UPAYA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH SERBIA UNTUK MENJADI ANGGOTA UNI EROPA

Yuliandini, Dwi Rezi Astrid (2011) UPAYA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH SERBIA UNTUK MENJADI ANGGOTA UNI EROPA. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (123Kb) | Preview

    Abstract

    Dalam pergaulan internasional setiap negara tidak bisa melepaskan diri dari hubungan atau kerjasama antar negara yang melintasi batas negara. Sebagian besar negara-negara di dunia saling melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai bentuk dan bidang. Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain dengan tujuan mengejar kepentingan nasional masing-masing negara. Uni Eropa adalah organisasi regional di negaranegara Eropa yang memberi jaminan perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara anggotanya. Pada awal pembentukannya, Uni Eropa bergerak dalam penyatuan ekonomi namun dalam perkembangannya Uni Eropa bergerak meluas ke segala bidang kehidupan negara. Uni Eropa merupakan organisasi regional yang mempunyai cita-cita untuk menyatukan kembali benua Eropa ke dalam satu kesatuan. Saat ini Uni Eropa sedang berambisi untuk menambah kekuasaannya melalui perluasan keanggotaan dan akan dilakukan ke negara-negara Eropa Timur, Eropa Tengah dan negara-negara Balkan. Hal ini dapat terlihat sejak akhir 1900-an, Uni Eropa telah mempertimbangkan untuk memperluas kekuasaannya di daerah Balkan. Hal ini semakin jelas terlihat di tahun 2003, ketika Uni Eropa secara resmi menyatakan bahwa negara-negara Balkan merupakan negara-negara kandidat yang potensial untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Ambisi Uni Eropa untuk memperluas wilayahnya, bertujuan untuk menyatukan kembali benua Eropa guna mengkonsolidasikan perdamaian dan demokrasi bagi kemajuan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh integrasi Eropa. Integrasi Eropa dimulai dari pembentukan kerjasama pasar bersama dalam sektor batu bara dan baja (European Coal and Steel Community (ECSC) pada tahun 1951. Kemudian ide ini di ikuti dengan lahirnya European Atomic Energy Community (EAEC/Euratom) dan European Economic Community (EEC) pada tahun 1957. Ketiga organisasi ini secara kolektif dikenal sebagai European Community (EC). Dengan ditandatanganinya Treaty on European Union (TEU) pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastricht dan mulai berlaku 1 November 1993, telah mengubah European Community (EC) menjadi European Union (EU). Selain itu, Uni Eropa lebih dari sekedar menjelaskan entitas “Eropa” yang mengembangkan institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial lintas batas negara, bangsa serta menjangkau individu. Organisasi ini tercipta karena adanya kerjasama antara pemerintah-pemerintah nasional dan bukan hanya sekedar sebuah asosiasi negara regional. Uni Eropa diharapkan dapat membantu negara-negara anggotanya untuk menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan Uni Eropa dalam meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas politik di negara-negara Uni Eropa serta adanya Treaty of Amsterdam pada 17 Juni 1997, telah membuka kesempatan dan mendorong keinginan negaranegara non anggota, termasuk Serbia untuk melamar dan bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Runtuhnya komunisme menggusur batas-batas ideologis dan negara-negara baru di Eropa Timur dan Eropa Tengah, termasuk Serbia. Negaranegara baru tersebut mulai menyadari bahwa keanggotaan dalam masyarakat Eropa merupakan kunci utama untuk bergabung kembali dan bekerjasama dengan Eropa. Pemerintah Serbia telah mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa pada 22 Desember 2009 lalu. Hal ini dikarenakan hubungan baik antara Serbia dengan Uni Eropa yang telah terjalin cukup lama. Harapan Serbia setelah resmi menjadi negara anggota Uni Eropa mencakup kepentingan di beberapa bidang. Di antaranya yaitu bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi yaitu berupa peningkatan volume ekspor atau perluasan perdagangan dan peningkatan arus investasi asing ke Serbia yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Serbia secara umum. Dalam bidang politik, keanggotaan Serbia dalam Uni Eropa diharapkan dapat memperkuat proses konsolidasi demokrasi, stabilitas politik domestik serta memperkuat posisi internasional Serbia, sehingga dapat menata kembali hubungan bilateral dengan negara tetangga yang nantinya akan dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara lain. Pada kenyataannya, pemerintah Serbia memulai proses aksesi keanggotaan Uni Eropa sejak akhir tahun 1990-an ketika Uni Eropa mempertimbangkan untuk memperluas keanggotaan di daerah Balkan, dan memulai kerjasama dengan Uni Eropa pada tahun 1997. Dimana Dewan Uni Eropa menetapkan persyaratan politik dan ekonomi kepada Serbia untuk pengembangan hubungan bilateral. Dengan dimulainya kerjasama tersebut, maka sejak saat itu Serbia telah memulai proses integrasinya dengan Uni Eropa yang tidak hanya dalam bidang ekonomi namun meluas kesegala bidang kehidupan negara Serbia. Keinginan Serbia untuk berintegrasi dengan Uni Eropa sangat besar. Berintegrasi dengan Uni Eropa diharapkan memperoleh keuntungan-keuntungan seperti di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Keuntungan di bidang ekonomi dimana Uni Eropa sangat berperan dalam menyatukan pasar dunia, dimana Serbia telah melakukan perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa. Negosiasi mengenai keanggotaan Serbia baru dimulai pada tahun 2004. Pada bulan Oktober 2004 sampai Oktober 2005, Dewan Eropa menyimpulkan membuka proses dan meluncurkan proses negosiasi perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi kepada Serbia. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Mei 2006 negosiasi perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi tersebut dibatalkan karena kurangnya kemajuan kerjasama antara pemerintah Serbia dengan ICTY terkait penangkapan para penjahat perang. Namun setahun kemudiannya lagi, pemerintah Serbia menegaskan kembali kerjasamanya dengan ICTY, maka negosiasi perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi kembali diadakan. Pada tanggal 29 April 2008, Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) serta Perjanjian Sementara Perdagangan dan isu-isu terkait antara Serbia dan Uni Eropa ditandatangani di Luxembourg. Pada tanggal 9 September 2008, Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) serta Perjanjian Sementara Perdagangan dan isu-isu terkait, diratifikasi oleh Majelis Nasional Serbia. Pada 1 Januari 2009, pemerintah Serbia mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Sementara dengan Uni Eropa. Komisi Eropa memutuskan untuk menempatkan Serbia dalam daftar perjanjian Schengen, tanggal 30 November 2009. Lalu pada tanggal 7 Desember 2009, Komisi Eropa memutuskan untuk menerapkan kesepakatan Perdagangan Interim dengan Serbia. Setelah berbagai upaya dilakukan oleh Serbia, akhirnya Serbia resmi menjadi negara calon anggota Uni Eropa pada 22 Desember 2009. Pada dasarnya, keanggotaan Uni Eropa terbentuk dan terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota. Namun dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi (kriteria Kopenhagen). Identitas ke-Eropaan masing-masing negara kandidat dinilai dari dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, serta negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya. Persyaratan tersebut juga lebih dikenal sebagai kriteria Kopenhagen yang dirumuskan oleh Dewan Eropa pada bulan Juli 1993. Pelaksanaan atas KTT Kopenhagen menggunakan strategi pertemuan regular antara Uni Eropa dengan negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah. Pertemuan tersebut dilakukan pada level yang berbeda-beda dengan menggunakan seperangkat aturan untuk menyelaraskan ekonomi dan sistem hukum mereka, sesuai aturan pasar internasional dan pemberian bantuan finansial. Adapun isi dari kriteria Kopenhagen tersebut yaitu: 1. Stabilitas dari lembaga-lembaga yang menjamin demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia serta rasa hormat dan perlindungan terhadap golongan minoritas (kriteria politik). 2. Adanya ekonomi pasar yang berjalan maupun kemampuan untuk mengatasi tekanan persaingan dan kekuatankekuatan pasar dalam wilayah Uni Eropa (kriteria ekonomi). 3. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu mampu memenuhi tujuan dari penyatuan politik, ekonomi dan moneter (kriteria mengenai pengadopsian perundang-undangan masyarakat Eropa). Dengan adanya kriteria yang telah diberikan oleh Uni Eropa, membuat negara-negara kandidat termasuk Serbia, harus dapat memenuhi kriteria tersebut agar dapat menjadi anggota Uni Eropa secara penuh. Dengan memenuhi persyaratan, berarti negara tersebut telah memiliki identitas Eropa. Namun upaya Serbia untuk dapat diterima dalam keanggotaan Uni Eropa tersebut mengalami beberapa hambatan. Adapun secara garis besarnya, beberapa hambatan yang harus dihadapi Sebia untuk masuk dalam keanggotaaan Uni Eropa yaitu perekonomian yang belum stabil dan citra buruk Serbia di mata Negara-negara anggota Uni Eropa maupun Internasional dan status Serbia yang masih menghadapi tuntutan Mahkamah Internasional terkait kejahatan perng di masa lalu. Selain itu juga, beberapa negara anggota di antaranya Inggris dan Belanda, keberatan dengan pengajuan diri pemerintah Serbia tersebut terkait kejahatannya di masa lalu. Hal ini dapat dilihat dari sikap parlemen Inggris dan Belanda yang menolak untuk meratifikasi Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi Serbia dengan Uni Eropa, karena kerjasama antara pemerintah Serbia dengan ICTY tidak menunjukkan adanya perkembangan dalam penangkapan penjahat perang. Oleh sebab itu, Inggris dan Belanda mengajukan beberapa persyaratan terhadap pemerintah Serbia. Adapun persyaratan yang diajukan Inggris dan Belanda yaitu, harus mau kembali bekerjasama dengan tim penyelidik pengadilan kejahatan perang PBB untuk bekas Yugoslavia (ICTY- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) untuk menangkap para penjahat perang yang terlibat dalam konflik Srebrenica dan menyerahkannya ke pengadilan internasional. Namun demikian, berbagai macam upaya dilakukan Pemerintah Serbia untuk mendapat dukungan dari seluruh negara anggota Uni Eropa, agar dapat masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Pemerintah Serbia berupaya keras untuk mengatasi hambatan-hambatan baik dalam bidang ekonomi maupun politik yang menghambat proses integrasi Serbia ke Uni Eropa tersebut. Serta berupaya untuk mengembalikan kepercayaan negara-negara anggota Uni Eropa, agar permohonan kenggotaan Serbia dan proses menuju keanggotaan Uni Eropa dapat berjalan lancar. Adapun secara garis besar, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Serbia tersebut yaitu: 1. Memulihkan politik dan perekonomian yang belum stabil, 2. Merubah citra buruk Serbia di mata internasional dengan cara mengadopsi beberapa undang-undang mengenai HAM, dan lain-lain.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Ratna Sufiatin
    Date Deposited: 31 Oct 2011 14:48
    Last Modified: 31 Oct 2011 14:49
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1389

    Actions (login required)

    View Item