LATAR BELAKANG KERJASAMA MILITER LIBYA RUSIA TAHUN 2008

Prabowo, Teddy (2011) LATAR BELAKANG KERJASAMA MILITER LIBYA RUSIA TAHUN 2008. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (66Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF
    Download (44Kb) | Preview

      Abstract

      Hubungan antara Libya dan Rusia dapat terlacak sejak tiga dasawarsa yang lalu. Secara resmi, hubungan diplomatik antara kedua negara terbentuk pada tahun 4 September 1955. Waktu itu, Libya masih merupakan sebuah kerajaan yang berdiri pada 24 Desember 1951. Raja Idris І bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pertama, ia merupakan seorang tokoh yang dikenal pro-Barat . Rusia juga masih merupakan negara bagian Uni Soviet, yang merupakan negara bagian terbesar dalam Uni Soviet-negara adikuasa yang berideologi komunis, yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer kedua terbesar di dunia. Namun hubungan antara kedua negara ini tidak terlalu erat. Sebab, sejak kemerdekaannya pada tahun 1951 Libya cenderung menjalin aliansi yang kuat dengan Negara Blok Barat, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara ini juga mendirikan pangkalan Pada tanggal 1 September 1969 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Kapten Muammar Qaddafi. Gerakan ini dikenal dengan nama “Revolusi Al-Fatah”. Setelah sukses melakukan kudeta Qaddafi mendeklarasikan kemerdekaan Libya untuk yang kedua kalinya. Inilah kemerdekaan Libya sepenuhnya, yang bebas dari pengaruh negaranegara Barat. Libya pun memproklamasikan berdirinya ”Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya”, Qaddafi tampil sebagai pemimpin tertinggi di negara itu. Dalam kepemimpinannya, Qaddafi melakukan revolusi budaya yang berisikan penyingkiran semua ideologi yang berbau asing dan menyerukan semboyan sosialisme, persatuan serta kebebasan. Pada masa Muammar Qaddafi berkuasa di Libya pada 1969, hubungan bilateral antara Libya dan Rusia (Uni Soviet) terus terjalin . Pada tahun-tahun 1976, 1981 and 1985, Muammar Qaddafi melakukan beberapa kunjungan resmi ke Moskow. Kontrak kerjasama militer terjalin di periode ini, seperti pembelian alutsista dengan estimasi biaya US$ 20 milyar, pelatihan tentara dan peneliti (scientist) sebanyak 7600 orang. Serta rencana deklarasi pertemanan yang berisikan pembelaan Rusia terhadap Libya apabila Libya di invasi oleh negara lain . Namun deklarasi ini gagal ditandatangani karena Rusia kecewa dengan Qaddafi dalam penanganan beberapa konflik yang terjadi di Chad, Mesir dan Teluk Sidra. Libya dalam melakukan hubungan luar negeri, justru lebih condong ke Rusia. Hal ini banyak dibuktikan dengan beberapa kerjasama militer, serta pertemuan-pertemuan politik antara kedua kepala negara. Walaupun secara geografis Libya dan Rusia terpisah jauh. Kerjasama militer antara Libya dan Rusia dapat dikatakan usaha Libya menjadikan Rusia sebagai mitra utama dalam membangun armada militernya dilatarbelakangi oleh banyaknya kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara dalam hal atau isu keamanan yang dihadapi. Tekanan yang dihadapi Libya dari AS (Amerika Serikat)-yang merupakan implikasi dari gesekan ideologi pada Era Perang Dingin memaksa Libya untuk menjalin hubungan dengan Uni Soviet, yang dianggap sebagai negara ‘musuh’ AS. Hal tersebut yang dapat dilihat dari beberapa kejadian, seperti pembakaran kedubes AS di Tripoli, pesawat AS menembak jatuh pesawat Libya di Teluk Sidra, penutupan kedubes di negara masing-masing, penghentian hubungan dagang serta embargo terhadap perlengkapan penambangan minyak secara selektif oleh AS, sebelum akhirnya pesawat AS membombardir Tripoli, Benghazi dan kediaman Qaddafi. Tekanan dunia internasional, khususnya AS semakin keras ketika Libya dituding terlibat dalam peledakan pesawat PAN AM dan pengeboman diskotik di Berlin Barat yang menewaskan banyak warga AS. Hubungan antara Libya dan Uni Soviet berlanjut ke dalam bentuk kerjasama militer yang ditandai dengan pembelian persenjataan besar-besaran oleh Libya dari Uni Soviet. Namun, karena penggunaan persenjataan yang disuplai Uni Soviet dalam konflik Libya-Chad, hubungan Libya dan Uni Soviet merenggang. Hasilnya, relasi Soviet-Libya mengalami titik nadir pada pertengahan 1987 1. Pada Desember 1991 Uni Soviet dinyatakan bubar, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berujung pada krisis politik. Pemimpin Uni Soviet pada waktu itu, Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi) sebagai upaya untuk memodernisasi negara menjadi lebih demokratis. Akan tetapi upaya ini justru berujung pada bubarnya Uni Soviet. Hubungan diplomatik antara Rusia dengan Libya kembali terjalin setelah secara resmi Libya mengakui terbentuknya negara Federasi Rusia. Kedua negara terus-menerus melakukan dialog politik secara intensif. Dilanjutkan dengan kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Rusia ke Tripoli pada Mei 2001. Selama periode 1997-2001, secara bergantian kedua negara melakukan lima sesi kerjasama teknis dan ekonomi perdagangan dalam Intergovernmental Russo-Libyan Commission 2. Pada Desember 2005, delegasi Rusia yang dikepalai oleh Ketua Komite Urusan Luar Negeri MV Margelov berkunjung ke Libya untuk melakukan dialog antara parlemen. Pada 20 April 2008, Presiden Vladimir Putin melakukan kunjungan ke Tripoli. Dalam pertemuan ini ditandatangani deklarasi persahabatan yang merupakan babak baru hubungan Libya dan Rusia, setelah terhenti selama 23 tahun. Dalam kunjungan ini disepakati berbagai dokumen kerjasama, khususnya mengenai deklarasi untuk mempererat persahabatan dan kerjasama multidisiplin, maupun memorandum dan kontrak antara para pelaku ekonomi dari kedua negara. Dalam deklarasi tersebut terdapat 4 poin penting kerjasama, yaitu: 1. Konsolidasi hubungan persahabatan dan kerjasama sesuai dengan tujuan luar negeri masing-masing. 2. Peran dan tanggung jawab aktif dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. 3. Mewujudkan sistem multipolar internasional yang berbasis pada hubungan saling menghormati demi keamanan internasional. 4. Komitmen dan partisipasi aktif untuk memperkuat peran sentral PBB serta aturan-aturan hukum internasional. Sebagai balasan atas kunjungan Putin ke Tripoli, pada November 2008, setelah lebih dari dua dekade pemimpin Libya Muammar Qaddafi melakukan kunjungan resmi ke Moskow. Pada pembicaraan ini disepakati Persetujuan Kerjasama Pemerintah dalam bidang riset energi atom untuk kepentingan damai, kesepakatan untuk bersama-sama mendirikan bank dan beberapa kesepakatan lain yang mempererat momentum kerjasama. Di samping itu, Libya dan Rusia juga menandatangani perjanjian kerjasama militer senilai US$ 4,6 Milyar untuk pembelian senjata dan pembangunan infrastruktur di Libya. Dilanjutkan dengan kunjungan balasan oleh Qaddafi pada bulan November 2008 ke Moskow, dalam kunjungan ini Qaddafi menandatangani kerjasama pembangunan nuklir sipil serta menawarkan diri pada Rusia untuk membuka pangkalan angkatan laut di Libya. Kerjasama dilanjutkan dengan pada 1 Maret 2009, ketika Libya membeli 3 kapal cepat berudal kelas Molniya Project 1241.8, pesawat SU-30 MKI, tank T-90 dan sistem pertahanan udara Tor-M2E senilai 200 juta USD dari Rusia. Sebagai ahli waris utama negara adikuasa Uni Soviet, Rusia mewarisi kurang lebih 50% aset-aset ekonomi dan persenjataannya. Kekuatan militer yang dimiliki Rusia sebagian besar merupakan peninggalan masa Uni Soviet. Rusia juga masih memiliki persenjataan nuklir warisan Uni Soviet Saat ini, Rusia berusaha keras untuk meraih kembali statusnya sebagai negara adidaya. Hubungan kerjasama militer yang dilakukan Rusia denga Libya ini merupakan usaha Rusia untuk meraih kembali statusnya sebagai negara adidaya di bidang militer. Dominasi Amerika Serikat dan sekutunya dalam politik ekonomi dan militer dunia internasional secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri Rusia. Dalam lingkup kawasan Afrika Utara, Rusia berusaha menjadi kekuatan penyimbang bagi hegemoni Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara adikuasa yang ada di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet. Amerika dengan sejarahnya yang begitu panjang, memiliki hereditas tersendiri bagi kehidupan politik dunia, ditambah dengan dominasi dan hegemoninya terbukti dapat memaksimalkan daya tawarnya yang begitu tinggi dalam mengatur kebijakan-kebijakan luar negerinya bagi negara lain demi kepentingannya, bahkan Amerika tidak segan-segan untuk menerapkan standar ganda demi memenuhi kepentingan nasionalnya . Standar ganda dalam konteks ini adalah pengaplikasian kebijakan yang ketat terhadap suatu negara namun memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap negara lain dalam situasi yang sama . Sebagai contoh Amerika menghalang-halangi kemajuan teknologi nuklir Iran namun secara terang-terangan menbantu instalasi nuklir India yang jelas tidak menandatangani perjanjian non-proliferasi nuklir. Di awal abad 21 partisipasi Amerika dalam isu internasional terlihat dari keterlibatan negara adidaya itu dalam organisasiorganisasi internasional seperti Persekutan Bangsa-bangsa (PBB), NATO dan World Trade Organization (WTO). Pada akhir abad 20 ini muncul sebuah statement dari presiden Clinton pada saat terjadi protes terhadap pertemuan WTO di Seattle, Washington di akhir 1999. “We cannot grow the American economy in the 21st century unless we continue to sell more to a world that is prospering and that is more connected with everything else in the world.” Memasuki abad ke 21, Amerika memiliki tantangan besar. Terlebih pasca serangan teroris pada tanggal 11 September 2002 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa 9/11 yang membawa dampak yang begitu besar terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam merespon kejadian ini Presiden Amerika terpilih George Walker Bush mengeluarkan kebijakan luar negeri Amerika yang berjudul The National Security Strategy of the United States dan lebih dikenal dengan Bush Doctrine atau doktrin Bush. Isi dari doktrin tersebut antara lain: 1. We will defend the peace by fighting terrorist and tyrants 2. We will preserve the peace by building good relations among great powers 3. We will extend the peace by encouraging free and open societies on every continent Doktrin Bush telah digunakan untuk pertama kalinya saat Amerika menyerang Irak pada tahun 2003 dimana Amerika tetap yakin bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Amerika bergerak dengan dukungan dari sekutunya yaitu Inggris walaupun sebenarnya penyerangan Amerika terhadap Irak tidak memiliki izin dari Dewan Keamaan PBB. Dua pilar utama doktrin Bush ini (yaitu pencegahan atau prevention dan unilateralisme) telah menjadi alasan utama penyerangan Amerika terhadap Irak walaupun kepemilikian senjata massal oleh Irak tidak terbukti, Amerika tetap berargumentasi bahwa mereka telah menjatuhkan rezim dictator yang berbahaya dan membuat dunia dan memperbaiki keamanan kawasan serta memperluas demokratisasi. Dalam pidato State of the Union, Presiden George W Bush menegaskan kembali freedom sebagai nilai dari bangsa Amerika dalam mewujudkan perdamaian dunia dan mendasari tiap langkah politik luar negeri Amerika Serikat . Menurut Bush,the only force powerful enough to stop the rise of tyranny and terror, and replace hatred with hope, is the force of human freedom. Dengan demikian, kebijakan politik luar negeri AS ke depan tidak terlepas dari tujuan untuk mengakhiri tirani di seluruh dunia. Amerika dalam persepsi Rusia masih merupakan ancaman terbesar saat ini sampai tahun 2020. Hal ini dituangkan dalam Buku Putih Pertahanan Rusia yang menyebutkan Amerika dan NATO adalah ancaman yang nyata. Isi dari buku putih tersebut adalah Point 8 : The inadequacy of the current global and regional architecture, oriented (particularly in the Euro-Atlantic region) towards NATO, and likewise the imperfect nature of legal instruments and mechanisms, create an everincreasing threat to international security Point 17 : A determining aspect of relations with NATO remains the fact that plans to extend the alliance's military infrastructure to Russia's borders, and attempts to endow NATO with global functions that go counter to norms of international law, are unacceptable to Russia. Point 96 : In the interests of strategic stability and equitable multilateral interaction on the international stage, during the period of realisation of this Strategy Russia will undertake all necessary efforts, with minimum expenditure, to maintain parity with the United States of America in the area of strategic offensive arms, given a situation in which the USA is unfolding a global missile defense system and implementing a global "lightning strike" concept using nuclear- and nonnuclear-equipped strategic bombers. Melihat sejarah perang dingin, AS merupakan ancaman yang nyata sampai saat ini. Hegemoni AS dalam dinamika politik internasional dianggap dapat membahayakan pertahanan Rusia dimana perselisihan idiologi antara kedua negara ini masih berlangsung sampai saat ini. Politik luar Negri Rusia saat ini terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi melalui arm sales dan sumber daya alam untuk industri-industrinya. Maka dari itu negara-negara kawasan Timur tengah dan Afrika Utara menjadi fokus perhatian Rusia. Amerika dalam persepsi Libya adalah, meskipun normalisasi hubungan Libya dan Amerika telah berhasil pada tahun 2006. Hal ini tidak semerta-merta megubah persepsi Libya akan Amerika sebagai musuh. Normalisasi yang dilakukan oleh Libya dan Amerika sematamata hanya untuk kepentingan pemulihan ekonomi paska embargo PBB tahun 1999. Dengan masuknya Amerika dalam bursa perdagangan Libya diharapkan Amerika dapat memberikan tawaran yang lebih mengingat Rusia sudah lama menjadi partner perdagangan Libya. Hubungan normalisasi merupakan langkah Libya untuk lepas dari sangsi embargo oleh AS serta pencairan asset-aset Libya di AS. Libya sendiri masih menganggap AS adalah ancaman terbesar untuk dalam politik luar negri mereka. Dalam kunjungan Qaddafi ke Venezuela pada 29 Oktober 2009, Qaddafi menyatakan “AS adalah ancaman paling besar, kita harus bersatu membentuk formasi pertahanan, mereka ( AS ) tidak memberikan kontribusi apapun pada Majelis Umum PBB, mereka pikir mereka adalah Negara paling berkuasa di dunia”. Dari pernyataan ini jelas Qaddafi masih menghawatirkan kembali hadirnya AS di Libya dan mengajak Negara-negara sosialis untuk bersatu membentuk kekuatan. Invasi AS ke Irak dan Afganistan merupakan contoh nyata bagi Qaddafi untuk meningkatkan hubungan dengan Negara-negara sosialis termasuk menghadirkan Rusia dengan membuka pangkalan angkatan laut Rusia di Benghazi. Dicanangkannya deklarasi persahabatan pada Pada 20 April 2008 merupakan fenomena titik awal dimulainya kembali kerjasama militer antara Libya dan Rusia. Tidak hanya di bidang militer Libya juga menjanjikan kontrak-kontrak besar untuk perusahaan Rusia. Terdapat pembelian beberapa alutsista dalam deklarasi tersebut serta pemberian hak eksplorasi minyak untuk Rusia. Kerjasama militer yang dijalin Rusia dan Libya berupa Arm sales,alih teknologi serta latihan perang dari 1969 sampai 1985 telah menyumbang 10% dari GDP Rusia (Uni Soviet) pada masa itu Kebutuhan Rusia akan sumber daya alam sebagai negara industri dalam hal ini untuk keperluan domestik serta komitmen expor, dapat dipenuhi dengan menjalin kerjasama dengan Libya. Gazproom, adalah perusahaan minyak Rusia yang mendominasi pasar minyak kawasan eropa merupakan pemegang hak explorasi minyak di Libya dengan nilai lebih dari US$ 20 milyar. Hak eksplorasi ini diberikan karena Rusia bersedia menghapuskan hutang Libya pada masa Uni Soviet sebesar US$ 4.5 milyar. Sedangkan untuk Libya sendiri kerjasama militer dengan menjadikan Rusia sebagai partner utama adalah sebagai sarana memperkuat armada militernya dimana Libya adalah negara yang sarat konflik baik dalam maupun luar negeri serta menjadikan Rusia sebagai buffer bagi Amerika Serikat untuk tidak mengaggresi Libya.

      Item Type: Thesis (Other)
      Subjects: 300 Ilmu Sosial
      Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
      Depositing User: Ratna Sufiatin
      Date Deposited: 01 Nov 2011 11:56
      Last Modified: 01 Nov 2011 11:56
      URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1397

      Actions (login required)

      View Item