UPAYA TIMOR LESTE DALAMMENYELESAIKAN BATAS WILAYAH LAUT DENGAN AUSTRALIA

CORREIA, Raimundo de Fátima Alves (2011) UPAYA TIMOR LESTE DALAMMENYELESAIKAN BATAS WILAYAH LAUT DENGAN AUSTRALIA. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (113Kb) | Preview

    Abstract

    Timor Leste adalah nama yang sering disebut untuk negara yang baru hadir dalam politik internasional sebagai negara berdaulat. Kehadirannya tidak secara tiba-tiba, tapi lewat perjuangan yang panjang dari duarezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste bukan juga baru terbentuk sejak Timor Leste lepas dari Indonesia, tapi telah berlangsung lama sebelum Timor Leste menjadi negara. Namun hubungan itu bukan dalam bentuk “state”, karena ada rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste semakin intens sejak Indonesia mengalami krisis. Perjuangan rakyat Timor Leste untuk merdeka diperkuat dengan bantuan Australia sampai menuju kemerdekaan. Namun belakangan hubungan kedua negara yakni Timor Leste dan Australia menjadi buruk, karena hubungan kedua negara ditentukan oleh dua kepentingan yang sama yaitu kedaulatan territorial atau perbatasan dan sumber daya alam yang menjadi permasalahan dari kedua negara. Kedua hal ini bukan persoalan baru tapi merupakan kisah lama yang berlanjut dan rumit karena berakar dari progres hukum internasional yang berubah. Australia merasa claim atas teritorialnya “legitimate”dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, begitu pun Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982. Karena di dalam daerah yang disengketakan itu terdapat potensi ekonomi yang sangat signifikan bagi kedua negara, maka logika sehatnya memang mengharuskan mereka bertengkar. Pertengkaran itu bisa saja diselesaikan bila para pihak ingin selesai. Lembaga Hukum Internasional tersedia bila para pihak menghendakinya. Namun hukum internasional tak memiliki kekuatan memaksa seperti lembaga nasional. Menyusul pengumuman Australia keluar dan Mahkamah lnternasional maka pilihan penyelesaian tinggal pada kreatifitas bilateral. Dari sini dapat dilihat bahwa pemufakatan, diplomasi dan negosiasi mengambil tempat untuk penyelesaian persoalan ini. Untuk satu masalah sumberdaya yang berupa minyak dan gas, walaupun lewat ancaman-ancaman mereka berhasil mencapai kesepakatan “Joint Petroleum Development Area” yang mereka namakan “Timor Sea Treaty”dengan porsi 90:10, tapi persoalan perbatasan terus berlanjut. Karena kedua negara belum menyepakati batas wilayah yang merupakan salah satu ladang yang mempunyai kandungan gas terbesar dibandingkan dengan ladang yang lainya itu wilayah Greater Sunrise. Wilayah Greater Sunrise merupakan wilayah yang mempunyai batas yang paling dekat dengan Timor Leste yang sebagian wilayahnya berada di wilayah JPDA dan ZEEnya berdasarkan UNCLOS 1982. Sejak kemerdekaan Timor Leste diperoleh, babak baru perundingan juga dimulai, tetapi pengakuan akan warisan “colonial” Indonesia dan Australia yang sangat mengungtungkan pemerintah John Howard dan Tuan Alexander Downer tidak pernah ditinggalkan. Data statistik, geologi dan perminyakan telah membuktikan keberadaan simpanan minyak yang meluas di daerah Timor Gap hingga perbatasan sebelah timur dari Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) dan simpanan minyak tersebut dikenal sebagai ladang minyak Sunrise dan Troubadour (bersama-sama dikenal sebagai Greater-Sunrise). Selama ini Timor-Leste dan Australia telah membuat klaim perairan namun belum dapat membatasi perbatasan perairannya, termasuk di wilayah Laut Timor dimana Greater Sunrise berada. Padahal kalau dilihat berdasarkan batas equidistance atau median line (bata s pertengahan), Greater Sunrise ini juga menjadi milik negara baru ini. Australia selama ini mencoba “memaksa” Timor Leste untuk melupakan penentuan batas wilayah maritime sehingga mereka bisa mengklaim, produksi, untuk membuat ketentuanketentuan bagi eksploitasi yang tidak terpisahkan dari Greater Sunrise. Timor-Leste ditekan untuk menyetujui penyatukan Greater Sunrise dan membagi hasil dengan Australia. Berdasarkan penekanan ini dibuatlah suatu dokumen penyatuan yang dinamakan International Unitisation Agreement (IUA) dimana Timor-Leste akan dipaksa untuk menyetujui diberikannya 79.9% % dari produksi minyak di ladang Greater Sunrise kepada Australia dan Timor-Leste hanya mendapatkan 20.1%. Padahal kalau garis batas equidistance ditarik maka kemungkinan bahwa semua hasil merupakan milik Timor-Leste sangatlah besar. Pemerintah Australia dan Parlemen-nya telah menandatangani dan meratfikasi IUA, dan memaksa Timor-Leste untuk menyetujuinya, dan pemerintah kita sendiri telah menandatanganinya. Sekarang harapan kita hanya bertumpuh pada Parlemen agar melakukan perubahan terlebih dahulu sebelum meratifikasi IUA tersebut, karena bisa saja menguntungkan Australia dan memaksa kita untuk tidak mematok batas laut kita atau menunda hingga beberapa puluh tahun mendatang. Dengan demikian upaya Timor Leste dalam penyelesaian batas wilayah laut dengan Australia bisa dikatakan gagal. Karena upaya pemerintah Timor Leste gagal mencapai pemufakatan dalam penyelesaian wilayah batas yang disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang penyelesaian sengketa di wilayah greater sunrise, yang juga menimbulkan latarbelakang politik di Timor Leste akibatnya penyelesaian tidak menjadi prioritas utama pemerintah Timor Leste dan Australia berusaha menunda pemufakatan dalam penyelesaian batas wilayah laut di wilayah greater sunrise, dengan demikian Australia tetap mengeksplorasi dan mengeksploitasi di daerah atau wilayah tersebut.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Ratna Sufiatin
    Date Deposited: 01 Nov 2011 11:53
    Last Modified: 01 Nov 2011 11:53
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1405

    Actions (login required)

    View Item