KUDETA MILITER TERHADAP PRESIDEN HONDURAS MANUEL ZELAYA 2009

PALIMBONG, Gloria Lempang (2011) KUDETA MILITER TERHADAP PRESIDEN HONDURAS MANUEL ZELAYA 2009. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (91Kb) | Preview

    Abstract

    Kudeta Militer di Honduras merupakan pilihan studi kasus dalam skripsi ini, cukup menarik untuk dijadikan obyek penelitian. Kudeta militer Honduras 2009 ini merupakan kudeta militer pertama di Amerika Tengah sejak berakhirnya Perang Dingin. Kudeta militer umumnya terjadi ketika suatu negara mengalami ketidakstabilan politik, ekonomi, dan keamanan. Tetapi Honduras sendiri dimulai tahun 1987- an setelah kembali ke pemerintaha sipil Honduras termasuk negeri miskin, malnutrisi dan penyakit pada anak menyebar di mana-mana. Separuh dari penduduk negeri itu yang berusia di bawah 19 tahun pengangguran kronik, perdagangan obat bius menggoda banyak anak muda yang melemparkan mereka ke tindak kriminal. Tetapi, semua itu tidak mendorong munculnya Kudeta Militer. Kudeta yang terjadi tanggal 28 Juni ini bisa dikatakan salah satu kudeta yang berbeda dari kudeta di Amerika latin pada umumnya. Kudeta pada umumnya ditandai dengan keadaan darurat militer, pelanggar konstitusi, menurunkan eksekutif, kongres, pengadilan, dan menata ulang perwira militer untuk pemerintah mereka. Namun, di Honduras, militer bertindak atas perintah dari Mahkamah Agung untuk menahan niat presiden untuk mereferendum konstitusi. Dan setelah penghapusan presiden dari kekuasaannya, lembaga demokratik Honduras yaitu legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya terus berfungsi seperti biasa. Konstitusi tetap berlaku dan presiden sementara diangkat sesuai konstitusi. Meskipun pada awalnya Mahkamah Agung memerintahkan militer untuk menahan presiden, akan tetapi mereka tidak memerintahkan pengusiran dari negara itu. Tindakan militer yang berada di bawah pimpinan kepala Romeo Vasques ini berpendapat alasan militer mengirim Zelaya ke Costa Rica karena presiden tidak mematuhi undang-undang dan juga untuk mencegah terjadinya konflik dan protes kekerasan bila Zelaya ditahan untuk diadili di Honduras. Tindakan militer diluar perintah Mahkamah Agung tersebut telah memicu krisis konstitusi di Honduras yang kemudian berkembang menjadi masalah internasional. Setelah Kudeta militer Honduras ini terjadi Honduras langsung mendapat banyak kecaman dari dunia internasional terutama para pemimpin dunia seperti Presiden Venezuela Hugo Chavez, dan pemimpin negara Latin lainnya. Pemerintah Amerika Serikat (AS dan PBB juga ikut mengecam keras kudeta tersebut karena dianggap telah melanggar prinsip demokrasi dan mereka menuntut untuk pemulihan demokrasi di Honduras bahkan mereka kemudian memutuskan bantuan kepada Honduras. Honduras, yang bernama Resmi República de Honduras merupakan salah satu negara di Amerika Tengah. Secara geografi, Honduras terletak antara Samudera Pasifik dan Laut Karibia dan berbatasan dengan El Salvador, Guatemala dan Nikaragua. Secara historis negara ini pernah menjadi wilayah jajahan Spanyol dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1921. Pada tahun 1982, Honduras kembali ke pemerintahan sipil setelah selama 18 tahun berada dibawah pemerintahan militer dan kemudian menggunakan sistem demokrasi dalam politiknya. Presiden, terpilih secara mayoritas untuk masa jabatan empat tahun, merupakan kepala negara dan pemerintahan. Honduras menganut adanya pembagian kekuasaan pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling melengkapi dan independen. Honduras dulu juga memiliki sejarah panjang para presiden yang berupaya untuk melaksanakan reformasi ringan dan kemudian digulingkan oleh militer dan oligarki seperti kasus Vicente Mejía (1929-1933), yang digantikan oleh kediktatoran Jenderal Carías Andino hingga 1949. Hal yang sama terjadi pada presiden Villeda Morales, yang mencoba melakukan sedikit reformasi agraria dan ditumbangkan oleh kudeta López Arellano, dan berkuasa di sana pada kurun 1965-1974. Tahun 1982 Honduras kembali ke pemerintahan sipil dan Kongres mengesahkan konstitusi baru dan undang-undang pemilihan umum, yaitu Undang-Undang Dasar 1982 yang kemudian berlaku di Honduras sampai sekarang. Roberto Suazo Cordova kemudian disahkan menjadi presiden yang baru pada saat itu. Jose Azcona Hoyo, terpilih pada tahun 1985, dan perubahan pemerintahan tersebut merepresentasikan pengalihan kekuasaan secara damai untuk pertama kalinya antara kepala Negara yang terpilih secara demokratis kepada penerusnya dalam waktu 50 tahun. Krisis politik di Honduras berawal ketika presiden, militer, kongres dan pengadilan berbeda pendapat mengenai pelaksanaan jajak pendapat tentang perubahan konstitusi yang rencananya digelar pada minggu 28 Juni 2009. Manuel Zelaya yang dilahirkan di Catacamas, 20 September 1952, dikukuhkan menjadi Presiden Honduras sejak 27 Januari 2006. Zelaya dilantik menggantikan Presiden Ricardo Maduro dalam masa jabatan 27 Januari 2006-27 Januari 2010. Zelaya, yang terpilih sebagai tokoh konservatif, beralih secara dramatis ke haluan kiri selama kepresidenannya. Ia adalah orang terakhir dalam daftar panjang pemimpin Amerika Latin yang mencakup Presiden Venezuela Hugo Chavez yang mengupayakan perubahan konstitusi untuk memperluas kekuasaan presiden dan memperpanjang masa jabatan. Zelaya menimbulkan kegemparan dengan niatnya menggelar jajak pendapat pada 28 Juni 2009 untuk meminta pendapat rakyat apakah setuju untuk membentuk majelis konstituante yang nantinya akan menulis ulang konstitusi pemilihan presiden dengan mengizinkan presiden dipilih kembali, sedangkan Undang-undang Dasar (UUD) yang berlaku di Honduras sekarang ini yang ditulis pada tahun 1982 menetapkan bahwa presiden dipilih langsung oleh pemilihan, dengan masa jabatan empat tahun dan tidak boleh dipilih kembali. Berbagai pihak di Honduras mengkhawatirkan dia akan menggunakan hasil referendum itu untuk mencoba dipilih kembali, seperti halnya yang dilakukan Presiden Venezuela Hugo Chavez, yang mengubah konstitusi negaranya agar bisa dipilih kembali berulang kali. Mereka mengangap Zelaya telah melakukan penyimpangan dan melanggar konstitusi serta undang-undang. Puncaknya ketika referendum Zelaya itu dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung dan memerintahkan agar surat suara untuk refendum disita. Zelaya mengabaikan perintah pengadilan tersebut dan mengarahkan tentara untuk mendistribusikan surat suara, akan tetapi Jenderal Romeo Vasquez Velasquez, kepala Staf gabungan Angkatan Bersenjata Honduras, mengganggap referendum itu ilegal dan memutuskan untuk tidak mendistribusikan surat suara untuk referendum. Sebagai tanggapan dari penolakan tersebut Zelaya kemudian memecat Romeo Vasquez sebagai Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata karena dianggap menolak untuk bekerjasama. Setelah pemecatan Vasques secara berturut-turut, para petinggi militer yang lainpun kemudian ikut mengundurkan diri dari jabatan mereka masing-masing sebagai protes terhadap keputusan Zelaya dan juga sebagai tanda penarikan dukungan pihak militer terhadap pemerintahan Manuel Zelaya. Pemecatan terhadap Vasques itu dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung dan Kongres, mereka memerintahkan Zelaya untuk memulihkan jabatan Vasques seperti semula. Untuk mencegah terjadinya referendum pada tanggal 28 Juni, Jaksa mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan angkatan bersenjata merebut semua kotak suara dan bahan-bahan pemungutan suara di seluruh negeri. Jenderal Romeo Vasquez yang merupakan pimpinan militer Honduras saat itu akhirnya memilih untuk mengkudeta presidennya sendiri yang dianggap telah melakukan penyimpangan dan dia juga dianggap tidak menghargai perintah-perintah dan keputusan lembagalembaga (Kongres dan MA). Oleh militer, Zelaya kemudian dikirim ke pengasingan di Costa Rica. Pada pagi hari tanggal 28 Juni, satu jam sebelum TPS dibuka sekitar seratus tentara menyerbu kediaman presiden di ibukota Tegucigalpa, di mana mereka mengalahkan sekitar sepuluh pengawal presiden. Zelaya terbangun karena mendengar suara tembakan senjata dan teriakan pasukan penjaga yang selama 20 menit melakukan perlawanan, namun akhirnya Zelaya tertangkap. Sepuluh tentara bertopeng menggiring Zelaya yang masih mengenakan piyama ke sebuah pesawat milik Angkatan Udara (AU) Honduras dan membawanya ke Kosta Rika untuk diasingkan. Bersamaan dengan terbangnya pesawat menuju Kosta Rika, iring-iringan kendaraan militer dilengkapi senjata mesin melaju menuju istana. Dan, militer pun akhirnya menguasai istana. Ketika di Kosta Rika, Zelaya menyatakan kepada media bahwa dia adalah presiden Honduras, dan menghimbau masyarakat internasional membantu Honduras membela demokrasi. Militer Honduras kemudian menyatakan sudah sepenuhnya menguasai ibu kota, dan memutuskan hubungan transportasi ibu kota dengan dunia luar. Di kepresidenan, gedung parlemen dan Mahkamah Agung juga telah ditempatkan banyak pasukan. Mahkamah Agung Honduras Luis Alberto Rubi kemudian mengumumkan memberhentikan Zelaya sebagai presiden. Setelah itu Kongres langsung mengadakan sidang darurat yang kemudian memutuskan bahwa berdasarkan ketetapan UUD Honduras, dalam keadaan Presiden tak bisa terus melaksanakan tugasnya, jabatan presiden dipegang oleh Ketua parlemen. Ketua parlemen Roberto Micheletti kemudian memangku jabatan presiden sementara sampai tanggal 27 Januari 2009 sebelum menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih yang baru.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Ratna Sufiatin
    Date Deposited: 01 Nov 2011 11:52
    Last Modified: 01 Nov 2011 11:52
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1407

    Actions (login required)

    View Item