KERJASAMA THAILAND DAN KAMBOJA DALAM PENANGANAN MIGRASI TENAGA KERJA DARI KAMBOJA KE THAILAND

YATUHIDIKA, Yulia Margaret (2011) KERJASAMA THAILAND DAN KAMBOJA DALAM PENANGANAN MIGRASI TENAGA KERJA DARI KAMBOJA KE THAILAND. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (82Kb) | Preview

    Abstract

    Migrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu unit wilayah geografis menyeberangi perbatasan politik atau administrasi dengan keinginan untuk tinggal dalam kurun waktu tak terbatas atau sementara di suatu tempat yang bukan merupakan daerah asal (Origin Countries). Migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaan di negara asing (Destination Countries). Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih tinggi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja skilled, semiskilled, dan low-skilled meningkat pesat. Umumnya, tenaga kerja skilled didatangkan dari negara maju, sedangkan tenaga kerja semi-skilled dan low-skilled (pekerja kasar/buruh) didatangkan dari negara miskin dan berkembang. Sementara itu, di negara miskin dan berkembang, kesulitan mendapat pekerjaan dan upah yang rendah mendorong terjadinya migrasi ke negara lain, meski hal tersebut membutuhkan pengorbanan yang besar dan terkadang nyawa bisa menjadi taruhannya. Tenaga kerja dari negara dengan nilai upah rendah dan tingkat pengangguran tinggi akan bermigrasi ke negara dengan nilai upah lebih tinggi dan tingkat pengangguran rendah, sampai para tenaga kerja migran tersebut memperoleh upah yang lebih tinggi di negara sendiri. Umumnya para tenaga kerja migran low-skilled dari negara miskin dan berkembang menjadi saingan bagi para pekerja low-skilled setempat di negara tujuan migrasi. Hal ini disebabkan para tenaga kerja migran bersedia dibayar lebih rendah, akan tetapi nilai upah ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang bisa diterima di negara mereka sendiri. Tidak mengherankan bila di negara-negara penerima migran (Receiving Countries) kecurigaan etnis dan persaingan ekonomi memaksa para tenaga kerja migran harus ekstra berhati-hati. Kenyataan ini membuat mereka harus bertahan dari setiap kemungkinan permusuhan yang timbul dalam pergaulan dengan orang-orang di negara setempat. Dengan kondisi tersebut, secara ekonomis dan psikologis, sebenarnya migrasi tenaga kerja sangat mahal, khususnya bagi para low-skilled migrants. Tenaga kerja migran merasa terasing dari akar lingkungan mereka. Hal tersebut juga berdampak pada negara-negara yang mengirim para tenaga kerja migran (Sending Countries). Tidak jarang perlakuan-perlakuan buruk terhadap warga negaranya (tenaga kerja migran) melukai perasaan bangga secara nasional, terutama apabila tenaga kerja migran mengalami tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Masalah ini merupakan tantangan bagi negara miskin dan berkembang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya yang hendak bermigrasi ke negara lain. Negara-negara maju misalnya, cenderung menyambut tenaga kerja migran yang memiliki keterampilan tinggi dan berpendidikan, sementara menutup kemungkinan bagi para tenaga kerja migran yang kurang memiliki skilled. Thailand merupakan figur negara yang menjadi tujuan migrasi tenaga kerja bagi negara-negara disekitarnya, salah satunya adalah Kamboja. Kamboja adalah negara yang memiliki populasi kaum muda yang tinggi, lebih dari separuh populasi penduduknya berusia di bawah 20 tahun dan tumbuh dengan pesat menjadi angkatan kerja. Kondisi perekonomian Kamboja yang masih lemah menyebabkan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Kamboja. Minimnya pendidikan dan keterampilan dan kecilnya penghasilan yang mereka dapatkan, mendorong pada situasi pencarian alternatif lain untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Salah satu pilihan yang umum diambil adalah bermigrasi ke tempat lain, dalam kasus ini adalah Thailand, yang dianggap lebih menjanjikan bagi perbaikan taraf hidup dan ekonomi. Akan tetapi banyaknya tenaga kerja migran yang tidak memiliki keahlian dan ketrampilan yang cukup serta datang dengan kondisi sebagai tenaga kerja migran tak berdokumen (ilegal) menimbulkan banyak permasalahan di Thailand sebagai negara penerima maupun bagi para tenaga kerja migran itu sendiri. Tidak sedikit para tenaga kerja migran tak berdokumen di Thailand terjebak ke dalam aksi kejahatan perdagangan manusia (Human Trafficking). Pemerintah Thailand memandang perlunya sebuah penanganan serius terhadap permasalahan pengaturan tenaga kerja migran di Thailand. Bersama dengan Pemerintah Kamboja, pada tanggal 31 Mei 2003, pemerintah Thailand menandatangani dua kesepakatan yaitu tentang kerjasama penanganan permasalahan ketenagakerjaan, “Memorandum of Understanding Between The Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Cambodia on Cooperation in Employment of Workers”, terdiri dari 24 pasal, yaitu menjelaskan pasal I mengenai Objective And Scope, pasal II-III mengenai Authorised Agencies, pasal IV-VIII mengenai Authority And Procedure, pasal IX-XIX mengenai Return And Repatriation, Pasal XX-XXI mengenai Measures Against Illegal Employment, Pasal XXII mengenai Amendments, Pasal XXIII mengenai Settlement Of Disputes, dan pasal XXIV mengenai Enforcement And Termination, dan kerjasama penanganan kejahatan human trafficking yang tertuang dalam “Memorandum of Understanding Between The Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Cambodia on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Children and Women and Assisting Victims of Trafficking”, yang terdiri dari 23 pasal yang mengamanatkan upaya pemerintah kedua negara untuk melindungi mereka yang rentan, dan menyelamatkan mereka yang telah diperdagangkan untuk dipulangkan dengan aman. Kesepakatan tersebut memastikan akan membangun kerangka hukum antara kedua negara untuk upaya-upaya penuntutan pelaku perdagangan manusia dan gugus tugas bersama sebagai implementasi kerjasama bilateral penanganan perdagangan manusia. Melalui kesepakatan ini kedua pemerintahan berharap Thailand dan Kamboja dapat bekerjasama dalam menangani permasalahan migrasi tenaga kerja dan juga mengentaskan permasalahan human trafficking. Kesepakatan kedua negara menjadi langkah yang baik dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. Implementasi MOU penanganan perdagangan manusia antara Thailand dan Kamboja sangat penting dilakukan dan terus dikembangkan jangkauan serta kekuatannya mengingat permasalahan perdagangan manusia yang rumit dan kompleks. Sebuah penandatanganan MOU saja tanpa implementasi nyata tidak cukup untuk menyelamatkan korban yang telah terjerat dalam berbagai bentuk eksploitasi kejahatan perdagangan manusia. Meskipun demikian, hasil yang signifikan masih sangat minim dipenuhi oleh kedua negara. Dibutuhkan implementasi yang lebih nyata dan langkah yang lebih efektif dalam penanganan permasalahan migrasi tenaga kerja dan perdagangan manusia oleh pemerintah Thailand dan Kamboja.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Ratna Sufiatin
    Date Deposited: 01 Nov 2011 11:50
    Last Modified: 01 Nov 2011 11:50
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1410

    Actions (login required)

    View Item