LEGALISASI ANIMAL WELFARE LEGISLATION DI INGGRIS TAHUN 2006

Rachmawaty, Agustin (2011) LEGALISASI ANIMAL WELFARE LEGISLATION DI INGGRIS TAHUN 2006. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (226Kb) | Preview

    Abstract

    Konsep animal welfare merupakan salah satu isu non-konvensional dalam hubungan internasional yang saat ini mendapat perhatian besar di dunia internasional khususnya di kawasan Uni Eropa. Inggris merupakan negara yang memiliki tingkat kesadaran yang besar mengenai perlindungan dan kesejahteraan hewan sehingga membuat Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan aturan hukum yang tegas mengenai perlindungan hewan pada tahun 1822. Undang-Undang Martin (Richard Martin’s Act) merupakan undang-undang perlindungan hewan pertama di dunia yang dihasilkan melalui sebuah proses legislasi nasional. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua teori yaitu Teori Sistem Politik oleh David Easton dan Teori Interest Group (Kelompok Kepentingan) oleh Rod Hague. Proses politik yang dihasilkan dalam sebuah sistem politik demokratis di Inggris menunjukkan keterlibatan sejumlah pihak yang dalam memberikan pertimbangan, desakan dan kritikan. Kelompok organisasi non-pemerintah (Non-Goverment Organization/NGO) peduli hewan menjadi bagian penting yang membangun konsolidasi masyarakat, khususnya yang peduli terhadap hewan untuk dapat mendorong pemerintah Inggris menerapkan perundang-undangan nasional terkait animal welfare. Tiga NGOs yang berperan besar dalam memberikan input yang berupa tuntutan dan dukungan adalah Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) serta Animal Protection Agency (APA). DEFRA (Departement for Environment Food and Rural Affairs) juga memiliki peran yang besar dalam pembuatan Animal Welfare Act 2006. DEFRA sebagai departemen resmi pemerintah Inggris memiliki tugas penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan. DEFRA mengembangkan kemitraan bersama industri makanan, pertanian, dokter hewan, kelompok konsumen untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan serta melindungi masyarakat, ekonomi dan lingkungan dari efek penyakit yang berasal dari hewan.1 Peran DEFRA dalam proses pengesahan Animal Welfare Act 2006 yaitu dengan mengadakan konsultasi publik pada bulan Januari 2002 tentang meninjau Animal Welfare Legislation dan hasil dari konsultasi publik tersebut diterbitkan pada bulan Agustus 2002. Dari hasil konsultasi tersebut, DEFRA menerbitkan RUU Animal Welfare Act pada tanggal 14 Juli 2004 dan kemudian disampaikan kepada The House of Commons Environment, Food and Rural Affairs (EFRA). The House of Commons Environment, Food and Rural Affairs (EFRA) menentukan Komite untuk melengkapi pengawasan pra-legislatif dari RUU dan pada bulan Desember 2004 diterbitkan laporannya. Pemerintah menanggapi laporan tersebut pada tanggal 3 Maret 2005. Parlemen Inggris telah mengesahkan berbagai Animal Welfare Legislation sejak tahun 1822. Parlemen Inggris memiliki keterbukan dan memberikan kemudahan akses bagi organisasi atau individu yang ingin menginput keprihatinan mereka terhadap hewan. Pemerintah Inggris melalui departemen yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan hewan yaitu DEFRA memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya, konsultasi dan memberikan kritik yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan hewan. Jika terdapat ide untuk mengusulkan perbaikan regulasi atau undang-undang, DEFRA akan melanjutkan kepada House of Common dan House of Lords yang kemudian akan diputuskan setelah melalui tahapan atau proses penggodokan dan perdebatan panjang di parlemen apakah akan ada amandemen atau undangundang kesejahteraan hewan baru. Tahapan yang dilakukan Parlemen Inggris dalam mengesahkan Animal Welfare Act 2006 antara lain: • Pada 13 Oktober 2005 RUU Animal Welfare Act 2006 pertama kali diperkenalkan di House of Commons • Pembahasan dan pembacaan kedua RUU Animal Welfare Act 2006 yaitu pada tanggal 10 Januari 2006 • Pada tanggal 26 Januari 2006 The Commons Committee mempertimbangkan RUU tersebut dan menyelesaikan tugasnya • Tahap Laporan, pembahasan dan pembacaan ketiga dilakukan pada tanggal 14 Maret 2006 • Pada tanggal 15 Maret 2006 RUU Animal Welfare Act 2006 diperkenalkan pada House of Lords • Pembahasan dan pembacaan kedua di House of Lords berlangsung pada tanggal 18 April 2006 • Grand Committee di House of Lords berlangsung pada tanggal 23 Mei, 24 Mei dan 14 Juni 2006 • Tahap laporan dalam House of Lords berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2006 • Pembahasan ketiga berlangsung di House of Lords pada tanggal 1 November 2006 • Pertimbangan Commons dari amandemen Lords terjadi pada tanggal 6 November 2006 • Pada tanggal 8 November 2006, Royal memberi persetujuan terhadap Animal Welfare Act 2006. Animal Welfare Act 2006 merupakan undang-undang yang disahkan Parlemen Inggris yang mengatur tentang hewan peliharaan. Undang-undang ini juga mengatur tentang larangan pemotongan ekor hewan atau docking, hewan-hewan yang yang digunakan untuk membantu kinerja kepolisian atau angkatan bersenjata serta sanksi yang ditetapkan bagi seseorang yang melanggar pasal diundang-undang ini. Beberapa pasal yang terkandung dalam Animal Welfare Act 2006 antara lain: • Undang-Undang berlaku untuk hewan yang dipelihara di kepulauan Inggris. • Tidak berlaku untuk hewan yang masih dalam janin atau embrio. • Memperluas definisi hewan yang dilindungi yaitu invertebrate dan vertebrata. • Orang yang memelihara hewan dianggap bertanggung jawab atas hewan yang dipeliharanya. • Undang-Undang melarang anak yang berumur dibawah 16 tahun untuk memelihara dan membeli hewan. • Seseorang melakukuan kejahatan jika melakukan tindakan yang menyebabkan hewan menderita dan tidak bertanggung jawab pada hewan peliharaannya. • Tindakan yang menyebabkan penderitaan pada hewan dianggap sah apabila bertujuan yang menguntungkan hewan tersebut (menyelamatkan nyawa) dan untuk tujuan melindungi orang lain, hewan lain da properti. • Animal Welfare Act 2006 melarang docking ekor atau pemotongan setengah atau seluruh ekor hewan. • Larangan memberikan racun atau obat yang berefek buruk pada hewan. • Orang yang memelihara hewan berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak, nutrisi, makanan dan minuman yang cukup, diizinkan untuk nerprilaku normal dan dilindungi dari ras sakit, penderitaan dan luka. • Orang yang menjual hewan pada anak dibawah 16 tahun akan dikenakan denda dan hewan tidak boleh untuk hadiah anak yang berusia dibawah 16 tahun. • Orang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan pada hewan maka akan mendapat hukuman penjara maksimal 51 minggu dan denda £ 20.000. Terdapat dua faktor pendorong dalam legalisasi undang-undang ini yaitu faktor tuntutan (tuntutan internal dan eksternal) dan faktor dukungan (dukungan internal dan eksternal). Dua faktor pendorong tersebut melibatkan peran besar dari NGOs peduli hewan seperti RSPCA, PETA, APA, ASWA dan lainnya serta keterlibatan masyarakat Inggris, DEFRA, regulasi Uni Eropa dan masyarakat internasional yang memberikan input berupa tuntutan dan dukungan kepada pemerintah Inggris. Salah satu faktor tuntuan internal legalisasi Animal Welfare Act 2006 berasal dari PETA. Pada tahun 2006 PETA membahas isu tentang Urge Transport for London to Stop Killing Pigeons yang merupakan bentuk protes PETA kepada Transport for London (TfL) karena banyak merpati yang terjebak dan mati dibalik jaring dibawah jembatan proyek TfL. Menjadi pemandangan yang umum di London melihat banyak merpati yang terjebak dijaring bawah jembatan tersebut karena tidak dipasang dengan benar dan lubang yang ada tidak diperbaiki. Berikut adalah surat yang dikirimkan PETA kepada Komisaris TfL Peter Hendy: “I recently learned that pigeons are becoming trapped behind nets underneath TfL's bridges because the company allows the nets to be installed incorrectly and does not have holes fixed properly and promptly. The Animal Welfare Act 2006 states that an offence occurs when a person is responsible for an animal, the animal is permitted to suffer, and ‘the suffering is unnecessary’. It is clear that TfL's current method of dealing with pigeons causes a great deal of suffering all over London and may violate the Act. It is vital that TfL require improvements in their contractors' practices in order to avoid this horrible cruelty to animals”. Merpati merupakan hewan yang berperan dalam Perang Dunia pertama dan kedua yang dapat menyampaikan pesan. Di beberapa negara bahkan merpati digunakan untuk membawa sampel darah dari rumah sakit ke laboratorium dalam keadaan darurat. Namun, peran merpati yang begitu besar bagi masyarakat seolah terabaikan dengan dibiarkannya merpati-merpati yang terjebak pada jembatan tersebut. Pada dasarnya tuntutan PETA tentang burung merpati tersebut bukan termasuk katagori pet yang termasuk dalam Animal Welfare Act 2006, tetapi permasalahan tersebut termasuk dalam salah satu poin yang akan dibahas yaitu pada pasal the suffering is unnecessary atau penderitaan yang tidak perlu pada Animal Welfare Act 2006. Faktor lain pendorong legalisasi Animal Welfare Act 2006 adalah faktor dukungan. Salah satu faktor dukungan internal tersebut berasal dari RSPCA. RSPCA sebagai organsasi peduli hewan terbesar di Inggris sangat mendukung disahkannya Animal Welfare Act 2006. Undang-undang tersebut merupakan perbaikan serta penyempurnaan undang-undang sebelumnya karena Animal Welfare Act 2006 merupakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap hewan rumahan serta ketetapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran perlindungan hewan rumahan. Dalam menyampaikan dukungannya, RSPCA melakukannya dengan berbagai kegiatan atau event. Salah satu event yang diadakan RSPCA untuk mendukung pengesahan Animal Welfare Act 2006 antara lain: • Pada tanggal 25 Maret 2006 bertempat di Houlden Hall, RSPCA mengadakan Easter Fayre. Esster Fayre merupakan kegiatan yang dilakukan RSPCA untuk penggalangan dana hewan yang sedang dalam perawatan RSPCA. Di acara tersebut, didirikan berbagai kios yang memamerkan dan menjual aneka kerajinan, pernak pernik dan barang-barang hewan rumahan. Selain dukungan berupa kegiatan dan event yang diselanggarakan RSPCA untuk mendukung pengesahan Animal Welfare Act 2006, RSPCA juga mendukung dengan berbagai fasilitas yang dimilik RSPCA yang bertujuan memudahkan masyarakat untuk menunjukan kepeduliannya terhadap animal welfare. Dukungan RSPCA berupa: • RSPCA memberikan perawatan dan tempat tinggal bagi lebih dari 8.000 hewan yang disalahgunakan seperti hewan yang ditinggalkan pemiliknya dan hewan terlantar. Salah satu rumah penampungan hewan RSPCA adalah Bristol Dogs and Cats Home yang terletak di Bristol. Di tempat ini, hewan-hewan yang ditampung diberi perawatan oleh staff dan sukarelawan RSPCA, rehome serta dapat diadopsi oleh masyarakat yang bersimpati terhadap hewanhewan ditempat ini. • RSPCA juga memiliki klinik dan rumah sakit hewan dan pengobatan gratis bagi hewan yang dimiliki masyarakat kurang mampu. Salah satu rumah sakit hewan RSPCA adalah RSPCA Brimingham Animal Hospital yang terletak di Brimingham, West Midlands County. Di rumah sakit ini disediakan berbagai layanan kesehatan untuk hewan serta melayani masyarakat kurang mampu yang mengobati hewan yang dipeliharanya dengan menunjukan identitas atau surat keterangan bahwa kliennya memiliki pendapatan yang terbatas (low income). • Staf RSPCA yang terlatih dan profesional serta dokter hewan RSPCA dapat membantu menangani permasalahan hewan yang ada di masyarakat. Staf RSPCA terbagi dibeberapa bidang antara lain dibidang wildlife, research animal science, companion animal science, government relations, farm animal science, campaign dan lainnya. Disetiap bidang dipimpin oleh seorang manager atau director. Seperti Justine Pannett sebagai Senior Campaign Manager dan Clarie Robinson sebagai Government Relation Manager. • Spesialist gizi RSPCA membantu masyarakat memberi tahu bagaimana memberikan gizi dan nutrisi yang cukup bagi hewan peliharaannya. Setelah input yang berupa tuntutan dan dukungan disampaikan kepada DEFRA atau kepada menteri dan anggota parlemen Inggris, maka DEFRA akan melanjutkan proses penyampaian input tersebut kepada parlemen Inggris melalui anggota parlemen atau menteri yang ada di House of Commons dan dilanjutkan di House of Lord. Dan setelah melalui proses panjang tahapan pengesahan, lobby dan perdebatan legalisasi undang-undang tersebut maka pada tanggal 8 November 2006 disahkanlah Animal Welfare Act 2006.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Ratna Sufiatin
    Date Deposited: 01 Nov 2011 14:38
    Last Modified: 01 Nov 2011 14:38
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1450

    Actions (login required)

    View Item