KETIDAKEFEKTIVAN IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA (TINJAUAN DARI SEKTOR KEHUTANAN)

EFRI DIANA, NURITA (2011) KETIDAKEFEKTIVAN IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA (TINJAUAN DARI SEKTOR KEHUTANAN). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Dari hasil Penilitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik mengenai Ketidakefektifan Implementasi protokol Kyoto di Indonesia yaitu dirugikannya Indonesia dari sisi kepentingan nasional dan belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai implementasi Protokol Kyoto di Indonesia. Indonesia sebagai Negara berkembang tentunya juga mendapatkan pendanaan dari adanya implementasi Protokol Kyoto khususnya dari sector kehuatanan. Namun dibandingkan dana tersebut, tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Dalam kenyataannya masyarakat adat yang seharusnya mendapatkan imbalan dalam rangka menjaga keseimbangan hutan justru malah dirugikan dengan adanya kerangka REDD yang justru tidak memberikan manfaat yang optimal dimana keuntungan ini tidak seratus persen akan dinikmati oleh pelaksana lokal, utamannya adalah masyarakat adat dimana pada penyelengaraan REDD ini akan menemui permasalahan sosial yang saling terkait dengan keberadaan masyarakat adat yang sebagian besar tergantung hidupnya dengan kawasan dan fungsi hutan maupun yang berada langsung didalam hutan. Tidak jelasnya pendanaan hutan dan rusaknya hutan di Indonesia juga merupakan kerugian terbesar Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi adanya Protokol Kyoto di Indonesia. 82 Selain hal diatas, Pada kenyatannya Indonesia telah meratifikasi kedua kesepakatan iklim melalui Undang-Undang No. 6/1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dan Undang-Undang No 17/2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan). Namun pada kenyataanya apa yang menjadi komitemen dari Protokol Kyoto mengenai kehutanan tidak sesuai dengan peraturan yang ada di kehutanan Indonesia. Adapun kebijakan yang dilakukan Kementerian kehutanan, pertama, kita membangun hutan dengan tidak boleh membakar. Kedua, kita melakukan konservasi hutan. Ketiga, kalau orang yang menggunakan kawasan hutan, seperti perkebunan kelapa sawit akan menggunakan kawasan hutan. Hal ini sangat bertolak belakang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kehutanan di Indonesia seperti UU mengenai kehutanan, PP mengenai penyusunan dan rencana pengelolaan hutan, PP mengenai dana reboisasi, dan PP mengenai hutan kota. Peraturan yang ada untuk mengatur kehutanan, pada kenyataanya hanyalah peraturan yang dibuat oleh permenhut yang bersifat umum dan tidak diindikasikan untuk implemetasi Protokol Kyoto. Jadi hingga saat ini belum terdapat Peraturan mengenai implementasi Protokol Kyoto di sektor kehutanan.

Actions (login required)

View Item