FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UNI EROPA DALAM USAHA PERBAIKAN EKONOMI DAN POLITIK DI YUNANI

Musafir, Rizky (2011) FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UNI EROPA DALAM USAHA PERBAIKAN EKONOMI DAN POLITIK DI YUNANI. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (93Kb) | Preview

    Abstract

    Uni Eropa atau European Union yang merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supra-nasional adalah persatuan yang didirikan dibawah perjanjian Uni Eropa (dikenal dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1992. Salah satu isu utama dalam negara anggota Uni Eropa adalah permasalahan krisis ekonomi-politis di Yunani. Permasalahan ini sangat mempengaruhi negara-negara lain di Uni Eropa, karena disebabkan oleh hubungan antar negara anggota Uni Eropa yang terikat oleh mata uang Euro. Dibalik keberhasilannya, Uni Eropa tak lepas dari kritik permasalahan internal yang dihadapinya, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu tinggi seperti yang diharapkan sebelumnya, peningkatan penduduk berusia lanjut dan imigran, serta penolakan konstitusi oleh masyarakat Perancis dan Belanda. Dewasa ini muncul isu krisis ekonomi global yang dihadapai dunia yang kemudian ternyata sangat mengancam Eropa. Sebagai hasilnya Para pemimpin Eropa mengadakan pertemuan di Berlin Jerman untuk menyelesaikan masalah krisis ekonomi global. Meski pada dasarnya krisis keuangan global yang goncangannya berasal dari Amerika Serikat terjadi karena ekonomi pasar yang sangat liberal, para pemimpin Eropa menolak ekonomi pasar sebagai penyebab fundamental krisis ini. Pertemuan Berlin ini merupakan pendahuluan pertemuan G-20 di London 2 April 2009. Agenda G-20 di London bertujuan untuk menulis kembali peraturan sistem keuangan global. Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy mengatakan para peserta dalam pertemuan London akan memikul tanggung jawab sejarah untuk mereformasi sistem global. Menurut Sarkozy jika pertemuan gagal menghasilkan jalan keluar maka tidak akan ada jaring keselamatan. Salah satu isu utama dalam negara-negara anggota Uni Eropa adalah permasalahan krisis ekonomi dan politik di Yunani. Permasalahan utama Yunani adalah beban hutang negara yang diperkirakan mencapai 123,3% dari produk domestik kotor (atau GDP, Gross Domestic Product), yang jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lain di seluruh dunia. Beragam demonstrasi dan kekacauan di Yunani yang ditujukan pada pemerintah, membuat negara-negara anggota Uni Eropa ragu berhubungan dengan Yunani karena atas dasar ketidakpercayaan keamanan yang bersifat politis maupun ekonomis. Problematika Yunani terhadap negara-negara anggota Uni Eropa yang lain terletak pada ketergantungan semua negara Uni Eropa ini pada mata uang Euro. Yunani tidak dapat dengan mudah mengambil keputusan sepihak, karena harus melibatkan negara-negara lain karena hubungan politis sebagai sesama anggota Uni Eropa yang terikat oleh perjanjian keanggotaan, dan secara ekonomis karena memiliki mata uang yang sama, yaitu Euro. Sebagai akibatnya, krisis di Yunani ini memaksa Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional (IMF) membantu dengan dana penyelamatan atau recovery sebesar 110 miliar euro. Isu mengenai krisis ekonomi global dan pada akhirnya permasalahan krisis ekonomi di Yunani sebagai salah satu anggota Uni bersifat Internasional, karena dilakukan untuk dunia Internasional pula, terutama negara-negara yang tergabung sebagai anggota Uni Eropa. Permasalahan utamanya juga adalah bahwa permasalah ekonomi ini menyangkut kebijakan politis pula. Sebagai hasilnya muncul pengumuman Menteri Keuangan Uni Eropa yang akan menerapkan kebijakan spesifik untuk menyelamatkan Yunani. Komisaris Urusan Ekonomi dan Moneter UE Olli Rehn memastikan adanya upaya untuk menstabilkan kawasan. Ia mengatakan “Padahal, defisit anggaran Yunani per 2009 telah mencapai 7,5% yang sebenarnya membutuhkan tindakan cepat dan konkrit.” Namun kepala ekonom Eropa di Fortis Bank Netherland NV, Nick Kounis menjelaskan bahwa kebijakan keuangan akan baik bila ada dorongan politis yang sama baiknya. Ada beberapa peranan Uni Eropa dalam menanggulangi permasalahan krisis Yunani dan dukungan recoverynya. Hanya saja pada prakteknya, bantuan Uni Eropa kepada Yunani mengalami beragam kendala. Pada dasarnya ada dua hambatan bantuan Uni Eropa kepada Yunani. Pertama, dalam hal jumlah bantuan serta prasyarat yang diajukan kepada Yunani, dan kedua adalah penundaan bantuan negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri, terutama Jerman dan Perancis sebagai dua negara terbesar di Uni Eropa yang memang sengaja menunda pencairan dana bantuan ke Yunani. Skripsi ini kemudian menganalisis mengenai faktorfaktor penghambat yang terjadi dalam bantuan ekonomi dan politik Uni Eropa ke Yunani. Penulis menggunakan teori politik dari Weber dan mengenai kebijakan publik William Dunn. Dalam ilmu Hubungan Internasional, sebuah teori mengenai politik luar negeri sangatlah penting sebagai dasar dan arah sebuah analisis. Ini dinyatakan oleh Weber mengenai politik luar negeri bahwa politik internasional dapat mencakup banyak bidang, dari perang ke revolusi sampai masalah gender, hak asasi manusia dan perdagangan bebas. Lebih jauh, mengenai teori itu sendiri, Weber kembali menjelaskan bahwa bagaimana cara kerja sebuah teori hubungan internasional sebagai teori yang tidak hanya menggambarkan atau menceritakan keadaan politik internasional, namun juga menekankan pandangan dari teori tersebut mengenai keadaan dunia dimana politik internasional itu terjadi. Di dalam analisis ini, penulis menggali teori-teori atau hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian dan melakukan perbandingan dengan teori atau hasil penelitian tersebut. Pada dasarnya penulis menggunakan pendekatan mengenai efektivitas. Dalam hal ini efektivitas yang dimaksud adalah mengenai efektivitas dalam pengambilan keputusan dari otoritas atau organisasi tertentu. Pendekatan mengenai teori efektivitas kebijakan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelasan mengenai efektivitas dari sebuah kebijakan yang diambil oleh organisasi atau otoritas tertentu yang ditujukan bagi anggota organisasi atau subyek tertentu. Dalam teori efektifitas kebijakan, dijelaskan mengenai bagaimana sebah kebijakan diambil dan bagaimana mengukur efektivitas kebijakan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk merujuk pada teori kebijakan publik. Lebih jauh, William Dunn menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai pilihan tindakan saling berkaitan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat pemerintah dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kriminalitas, serta masalah lain yang menjadi urusan pemerintah. Secara sederhana, Dunn juga menjelaskan bahwa kajian utama kepemimpinan pemerintahan sebuah negara adalah kebijakan pemerintahan atau public policy. Sedangkan kebijakan itu sendiri dijelaskan sebagai apapun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan. Kebijakan publik atau kebijakan pemerintah ini dapat menciptakan sesuatu dan dapat pula diciptakan oleh sesuatu. Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena public policy merupakan decision making (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Pada dasarnya, Dunn menjelaskan berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan. Dunn lebih jauh kemudian menjelaskan mengenai proses analisis kebijakan, yaitu bahwa proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap atau fase yang saling tergantung, atau disebut juga sebagai policy cycle (siklus kebijakan), yaitu terdiri atas: 1. Penyusunan agenda (agenda-setting) 2. Formulasi kebijakan (the policy formulation) 3. Adopsi kebijakan (adoption of a legislative programme) 4. Implementasi kebijakan (implementation phase),dan 5. Penilaian kebijakan (evaluation phase) Penyusunan agenda berhubungan dengan pertimbangan aktor-aktor kunci sistem pemerintahan politik. Ini dapat dianggap sebagai sebuah mekanisme menyaring masalahmasalah dari aktor-aktor publik. Pada formulasi kebijakan terdapat pemilihan tujuan, instrumen dan prosedur untuk diimplementasikan pada kebijakan. Proses formulasi kebijakannya dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut: 1. Pengkajian Persoalan: Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. 2. Penentuan Tujuan: Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. 3. Perumusan Alternatif: Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4. Penyusunan Model: Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lainlain. 5. Penentuan kriteria: Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain. 6. Penilaian Alternatif: Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. 7. Perumusan Rekomendasi: Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecilkecilnya. Fase implementasi terdiri dari adaptasi program kebijakan pada situasi konkret yang dihadapi. Sedangkan tahap evaluasi dianggap sebagai elemen konstituen sebuah kebijakan, bertujuan menentukan hasil dan dampak-dampak sebuah kebijakan dalam artian perubahan-perubahan dalam perilaku kelompok-kelompok target (dampak) dan resolusi masalah (hasil/outcome) Bila dihubungkan dengan keberadaan Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional, dapat dijelaskan bahwa efektivitas kebijakan Uni Eropa haruslah diukur dari proses pembuatan kebijakan Uni Eropa sebagai sebuah institusi politik internasional dalam usaha pemberian bantuan kepada Yunani sebagai salah satu negara anggotanya, baik melalui penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakannya. Keefektivitasan kebijakan Uni Eropa dalam kasus Yunani ini juga nantinya dilihat dari lima siklus kebijakannya (policy cycle) tersebut. Bagaimana perjalanan pelaksaan atau kebijakan Uni Eropa, dalam hal ini secara khusus adalah apakah terjadi kendala dan seberapa besar kendala tersebut dalam pelaksanaannya. Ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kebijakan bantuan Uni Eropa dalam pelaksanaannya sesuai dengan teori kebijakan publik Dunn. Oleh sebab itu, dengan adanya kasus Yunani dan penanganannya oleh Uni Eropa, dapat dijelaskan bahwa bantuan Uni Eropa dalam usaha perbaikan ekonomi politik Yunani dianggap tidak efektif dilihat dari formulasi dan implementasi kebijakan. Dari siklus formulasi kebijakan mengenai bantuan Uni Eropa dengan pemberian dana yang salah satunya diambil dari IMF ternyata tidak efektif karena mendapatkan pertentangan dari anggota Uni Eropa serta masyarakat Yunani sendiri yang notabene adalah negara yang ingin dibantu. Pada implementasi kebijakan Uni Eropa juga ternyata tidak efektif karena mendapatkan beragam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari penolakan masyarakat dalam negeri Jerman dan Prancis sebagai dua negara besar yang memberikan sumbangsih kepada Yunani. Selain itu, di Jerman dan Prancis sendiri terdapat hambatan di dalam negeri dengan kebijakan penundaan bantuan kepada Yunani. Ini berarti bahwa kebijakan yang diterapkan Uni Eropa terbukti tidak efektif, begitu juga dengan kebijakan yang dijalankan oleh Uni Eropa, dimana terjadi beragam kendala dari dalam Uni Eropa itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas. Pada dasarnya argumen dasar yang dapat diambil dalam analisis ini adalah bahwa strategi dan kebijakan Uni Eropa tidak efektif dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada Yunani dari tahap formulasi dan implementasi kebijakan dari lima siklus kebijakan William Dunn. Sebagai akibatnya, terdapat hambatan Uni Eropa dalam usaha perbaikan ekonomi politik di Yunani karena ketidakefektifan Uni Eropa sebagai salah satu lembaga internasional. Faktor-faktor penghambat tersebut tentu saja ditilik dari siklus kebijakan, yaitu: a. Dari siklus formulasi kebijakan, dimana Uni Eropa memformulasikan kebijakan dengan bantuan dari IMF. Disinilah terdapat faktor penghambat yang berasal dari dalam Uni Eropa, dimana terjadi penolakan pada bantuan yang diberikan oleh IMF. b. Dari siklus implementasi kebijakan terjadi penundaan bantuan oleh Prancis dan Jerman sebagai dua negara besar anggota Uni Eropa kepada Yunani serta aksi demonstrasi dan penolakan di dalam negeri Yunani oleh mahasiswa dan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, seperti memangkas gaji dan fasilitas buruh serta menaikkan pajak.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Ratna Sufiatin
    Date Deposited: 09 Nov 2011 13:27
    Last Modified: 09 Nov 2011 13:27
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1562

    Actions (login required)

    View Item