KEGAGALAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SUDAN

PETRUS CORNELIS , DEPA (2011) KEGAGALAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SUDAN. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[img]
Preview
PDF
Download (92Kb) | Preview

    Abstract

    Republik Sudan adalah sebuah negara yang terletak di sebelah timur benua Afrika dan merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di benua Afrika. Sudan terdiri dari 26 propinsi, dengan jumlah penduduk 39.154.440 jiwa, berdasarkan sensus tahun 2008. Sejarah Sudan mencatat, kemerdekaan Sudan diberikan oleh Inggris pada 1956. Sebelumnya, yang menguasai sudan adalah Mesir pada 1899. Saat itu Mesir sendiri berada di bawah imperium Inggris. Inggris secara langsung menduduki Darfur pada 1916. Ketidakadilan pemberian bantuan terhadap daerah pedalaman telah membuat munculnya kesenjangan kesejahteraan rakyat Sudan secara keseluruhan. Penjajah Inggris lalu membuat sejumlah kebijakan dengan membagi Sudan menjadi dua, utara dan selatan. Sudan Utara dikembangkan dan diisolasi dari Sudan wilayah Selatan. Mereka melarang penduduk wilayah utara untuk masuk ke selatan. Di Selatan mereka mencegah penyebaran Islam dan tradisi Islam dan memperkenalkan misionaris Kristen. Inggris pun membangun kesadaran identitas penduduk Sudan wilayah selatan, bahwa mereka adalah penduduk asli Afrika (yang berbeda dengan Utara). Tidak hanya itu, Inggris pun membangun pola pemerintahan tradisional dibawah pimpinan para syaikh di Utara dan pemimpin suku di Selatan yang memberikan andil terhadap lemahnya sistem pemerintahan Sudan dikemudian hari. Mirip dengan konflik yang lain, masalah kemiskinan, perebutan bahan ekonomi menjadi faktor yang menonjol dalam konflik sekarang ini. Hal ini memang jika dilihat sudah sejak awal, Inggris telah mengkotak-kotakan Sudan kedalam dua bagian yang memiliki perbedaan mendasar. Jadi pemecah belah antara kedua bagian yakni antara Sudan Utara dan Sudan Selatan telah ada sejak awal kemardekaan Sudan. Hal inilah yang memicu konflik kedua daerah resebut terbukti Setelah kemerdekaan, Sudan harus menghadapi perang sipil yang pertama tahun 1970, namun bisa diatasi oleh pemerintah. Tahun 1983 perang kembali pecah yang berakhir tahun 2003. Selain koflik antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan, terdapat satu konflik lagi yang terjadi di Sudan yaitu konflik Darfur. Konflik Darfur terjadi sejak Pebruari 2003 oleh 2 kelompok bersenjata yang disebut “ Sudan Liberation Army” (SLA) dan “Justice and Equality Movement” (JEM). Pada Januari 2004 sumber PBB melaporkan bahwa sekitar 85 persen dari 900 ribu orang yang terkena dampak konflik darfur tidak dapat mengakses bantuan kemanusiaan, karena ketidakamanan. Pada bulan April 2008 PBB melaporkan sekitar 300 ribu orang tewas dalam konflik tersebut. Dalam konflik Sudan terdapat beberapa jenis tindakan pembantaian yang dapat dijelaskan sebagai tindakan kriminal di Sudan yang meliputi : Ethnic Cleansing, pergerakan kekuatan militer, pemindahan penduduk, serta penyerangan. Kejahatan lainya seperti perampokan, pemerkosaan wanita dan anak-anak dibawah umur, pembakaran rumah dan kampung. Karena konflik yang terus berlangsung dan korban semakin banyak berjatuhan, usaha-usaha untuk menciptakan perdamaian juga diupayakan oleh pihak-pihak penegak hukum serta keadilan internasional. Hal ini karena Konflik Sudan telah masuk dalam ranah internasional karena menyangkut isu HAM serta stabilitas internasional. Berbagai kejahatan seperti genosida, kejahatan lain terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang memang merupakan jenis kejahatan yang berskala Internasional. Selain itu juga masalah Hak Asasi Manusia (HAM) serta genosida merupakan jenis masalah yang dapat dikategorikan dalam masalah Transnasional artinya pengadilan serta upaya penyelesaian masalah tersebut dapat disoroti oleh masyarakat internasional tanpa melihat teritori wilayah serta tidak dibatasi oleh hukum suatu negara. ICC (International Criminal Court) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah lembaga yudisial independen yang permanen, yang diciptakan oleh komunitas negara-negara internasional, untuk mengusut kejahatan yang mungkin dianggap sebagai yang terbesar menurut hukum internasional seperti: genosida, kejahatan lain terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. ICC adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Rome Statute pada tanggal 17 Juli 1998 di Roma, Italia dan mulai melaksanakan tugasnya tanggal 1 Juli 2002. ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda tetapi proses peradilannya dapat dilangsungkan di mana saja. Sampai saat ini ICC mempunyai 108 anggota dan masih ada 40 anggota lagi yang ikut menandatangani Rome Statute tetapi belum meratifikasinya. Tugas ICC adalah untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan berupa genocide, crimes against humanity, war crimes, dan crime of aggression. Pada dasarnya ICC menjalankan kewenangannya pada negara-negara yang menandatangani Rome Statute. Tetapi ICC juga dapat melakukan proses peradilan terhadap seseorang yang negaranya tidak menandatangani Rome Statute apabila direferensi oleh Dewan Keamanan PBB (United Nations Security Council). Sejauh tindakan yang diambil ICC dalam penyelesaian konflik Sudan terhitung sejak dikeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir, masalah Sudan belum terselesaikan. Hal ini diukur dari belum ditangkapnya pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam masalah Sudan. Pihak-pihak tersebut adalah Presiden Sudan serta kroninya, sehingga proses peradilan belum dilakukan. Konflik Sudan pada prinsipnya adalah konflik intern dalam negeri sudan, namun kemudian menjadi suatu yang sangat rumit serta kompleks dalam penyelesaiannya oleh karena rumitnya persoalan di Sudan, yakni konflik yang berkepanjangan serta kompleksitas pihak yang berkepentingan dalam konflik sudan ini. ICC sebagai organisasi internasional yang berperan dalam menegakan supremasi hukum internasional, seringkali menemukan jalan buntu dalam penyelesaian konflik tersebut. Hal ini berkaitan dengan upaya menjamin stabilitas domestik Sudan. Dalam arti bahwa penangkapan presiden Omar Al Bashir akan berdampak pada situasi Sudan serta jaminan stabilitas domestiknya. Kegagalan proses penyelesaian konflik Sudan yang dimediasi oleh ICC dinilai gagal, karena diakibatkan oleh Kompleksitas konflik serta keterlibatan aktor-aktor yang mempunyai kepentingan di Sudan. Kompleksitas konflik ini ditandai dengan konflik yang berkepanjangan serta keterlibatan pihak-pihak asing yang mempunyai kepentingan di Sudan. Konflik Sudan tersebut saat ini sudah berubah arah dari dasar latar belakang munculnya konfik tersebut. Itu dikarenakan adanya intervensi asing yang ikut berkecimpung di dalam konflik tersebut. Seperti yang diketahui di wilayah Sudan Selatan terdapat sumber daya alam berupa minyak, gas, dan uranium. Inilah yang membuat pihak asing, khususnya Negara-negara Barat (AS dan Inggris) dan Cina ikut campur tangan dalam konflik Sudan tersebut. Pihak asing tersebutlah yang membuat konflik etnis tersebut tak kunjung usai. Di sini, terjadi keadaan di mana etnis dijadikan sebuah instrument untuk mencapai kepentingan asing. Boleh dikatakan konflik Sudan adalah konflik etnis yang dipolitisi atau konflik etnis yang diboncengi kepentingan asing. Selain itu kegagalan disebabkan oleh rendahnya motivasi para aktor untuk menyelesaikan konflik. Kesulitan dalam penyelesaian konflik yang disebabkan oleh rendahnya motivasi pihak-pihak yang bertikai atau berkonflik. Keterlibatan mediasi oleh pihak luar tidak lain hanya dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi dan dominasi pihak asing yang mempunyai kepentingan di Sudan. Sebagai contoh, PBB sebagai badan untuk berupaya menciptakan perdamaian dunia dengan instrument-instrumennya seperti DK PBB atau ICC kemudian dilihat sebagai alat negara-negara besar untuk melanggengkan kepentingan serta hegemoninya di Sudan. Dampaknya adalah upaya mediasi dan penyelesaian konflik oleh pihak luar selalu mendapatkan penolakan oleh Sudan. Bagi mereka upaya yang disponsori oleh PBB melalui instrumen-instrumennya adalah suatu bentuk neokolonialisme untuk kepentingan serta hegemoninya di Sudan. Tuduhan ICC atas pelanggaran yang terjadi di Sudan dengan tegas ditolak oleh Pemerintah Sudan dan menuduh negara-negara Barat menggunakan ICC untuk mendestabilisasi Sudan dan menguasai kekayaan Sudan terutama minyak. Penetapan tersangka Presiden Sudan oleh ICC ini direspon oleh pemerintah Sudan, dengan mengusir 13 International Non Governmental Organization (INGO) dan 3 National Non Governmental Organization (NNGO) nasional, beberapa jam setelah pengumuman oleh ICC. Mereka dituduh telah melanggar hukum Sudan dan memberi informasi yang tidak benar kepada ICC dan diperintahkan untuk meninggalkan Sudan dalam waktu 24 jam. ICC sebagai sebuah instrument internasional yang bertujuan untuk menciptakan keadilan global secara khusus dalam menyelesaikan konflik yang disinyalir terdapat tindakan gonosida serta ethnic cleansing. Dalam menjalankam tugasnya, ICC dihadapkan pada masalah yang cukup serius dan mengancam ekistensi serta visi kerja ICC. Kehadiran ICC kemudian mendapatkan pro-kontra oleh negara-negara yang pada dasarnya mempunyai kepentingan pribadi namun menggunakan isu atau alasan tertentu. Satu hal yang ironis adalah di satu sisi pemerintah Sudan tidak menerima upaya luar dalam memediasi konflik yang terjadi di Sudan, di sisi lain konflik Sudan terus berjalan serta tidak ada upaya untuk menyelesaikan konflik itu. Konflik terus terjadi, serta pelaku-pelaku atau aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut tidak pernah diproses atau ditindaklanjuti. Secara singkat dapat dijelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses penyelesaian konflik di Sudan yang dimediasi oleh ICC: 1) Kegagalan disebabkan oleh kerumitan yang diciptakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kepentingan di Sudan. aktor-aktor tersebut antaralain, Amerika Serikat, Cina, Kanada yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik di Sudan. 2) Kegagalan penyelesaian konflik juga disebabkan oleh lemahnya motivasi pihak-pihak yang berseteru seperti pemerintah Sudan, pemberontak, militer Sudan, serta milisi Janjaweed. Dunia internasional senantiasa selalu berusaha menyelesaikan konflik dan ketegangan yang terjadi di Sudan. Hal ini adalah agar terciptanya perdamian di Sudan yang juga ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Kegagalan penyelesaian konflik ini bukan menjadikan alasan untuk membiarkan Sudan terus dalam situasi seperti ini, sehingga selain aktor internasional dan pihak-pihak berwewenang untuk menyelesaikan konflik di Sudan, diharapkan partisipasi semua pihak untuk dapat mendukung partisipasi penyelesaian konflik di Sudan.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Eny Suparny
    Date Deposited: 09 Nov 2011 13:25
    Last Modified: 09 Nov 2011 13:25
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1564

    Actions (login required)

    View Item