KEBIJAKAN PERBURUAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRASI

Ratnawati , . (2005) KEBIJAKAN PERBURUAN PHILIPINA DALAM MELINDUNGI BURUH MIGRASI. Masters thesis, UPN "VETERAN" YOGAYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (7Kb) | Preview

    Abstract

    Kebijakan pemerintah Philipina dalam melindungi buruh migran tidak lepas dari kebijakan pembangunan yang dijalankan Philipina. Kemiskinan yang berkepanjangan dan sempitnya kesempatan kerja di dalam negeri telah mendorong warganya untuk bermigrasi ke luar negeri. Ini merupakan pilihan paling mudah dan cepat dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi di Philipina. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan perlindungan buruh migran secara fundamental ditegaskan dalani Republic Act 8042 dan Labor Code Philippine yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan buruh migran. Kebijakan ini memiliki motivasi ekonomi, motivasi politik, dan motivasi sosial Motivasi ekonomi ditunjukkan dengan sikap Pemerintah Philipina yang dengan sadar telah menjadikan warganya yang bermigrasi ke luar negeri sebagai sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan nasional. Baik warganya yang menetap di luar negeri sebagai perantau, atau bekerja sebagai buruh migran, atau pekerja kontrak telah menghasilkan remitan yang sangat besar. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya, Philipina tetap mempertahankan ekspor buruh ke luar negeri sebagai program pembangunannya. Motivasi politik ditunjukkan dengan keinginan pemerintah untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dari serikat-serikat buruh terhadap pentingnya memenuhi semua hak-hak buruh sekaligus sebagai warga negara. Motivasi sosial ditunjukkan dengan keinginan Philippine untuk mengatasi masalah sosial berupa pengangguran dan kemiskinan dengan mengatur pengiriman remitan dari buruh migran. Melalui kebijakan perlindungan buruh migran di atas, pemerintah memiliki banyak keuntungan. Secara ekonomi, pemerintah berhasil memperkuat sumber devisa dan sumber pendapatan negara Philippina. Secara politik, pemerintah berhasil mengakomodasi berbagai aspirasi yang selama ini menjadi senjata politik bagi serikat-serikat buruh, LSM, dan partai-partai politik. Secara sosial, pemerintali dapat memperkecil angka kemiskinan dan pengangguran di Philippina. Pada sisi lain, Philippina harus menanggung berbagai dampak negatif atau social cost migrasi buruh ke luar negeri. Kesimpulannya, kebijakan perburuhan yang dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan dan wawasan kepada buruh migran lebih dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Selain itu, pengiriman buruh migran juga didorong oleh keinginan pemerintah untuk dengan cepat mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Kata kunci: buruh migran, keuntungan, dampak.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: dian praditya
    Date Deposited: 20 Dec 2011 09:12
    Last Modified: 20 Dec 2011 09:12
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1694

    Actions (login required)

    View Item