DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH PARTAI BURUH AUSTRALIA ERA HAWKE-KEATING

Muharjono , . (2000) DINAMIKA KEBIJAKAN PEMERINTAH PARTAI BURUH AUSTRALIA ERA HAWKE-KEATING. Masters thesis, UPN "VETERAN" YOGAYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (9Kb) | Preview

    Abstract

    Inkonsistensi kebijakan bidang pemerintahan, dan ekonomi yang dijalankan pemerintah Partai Buruh Hawke-Keating, ternyata menjadi strategi elektoral ampuh dalam mempertahankan kekuasaan. Inkonsistensi kebijakan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai dan radisi perburuhan. Inkonsistensi kebijakan ini menimbulkan Pro kontra terhadap pemerintah Hawke-Keating dari serikat buruh maupun kelompok bisnis. Konsekuensinya pemerintah harus mencari jalan keluar agar dapat mempertahankan kekuasaan. Untuk maksud tersebut berupaya mengakomodasikan kedua kepentingan melalui kerjasama tripartiet dalam kerangka Accord. Dalam Praktek pemerintah memainkan peran yang dominan pemerintahan peran dominan. Tesis ini akan memaparkan latar belakang yang mendorong inkonsistensi kebijakan tersebut diterapkan sebagai strategi elektoral, khususnya berkait dengan proses pengambilan kebijakan yang dipengaruhi kepentingan kelompok buruh dan bisnis, realitas sosial serta aspek personalitas. Dasar analisa yang, dipergunakan untak mengambil kesimpulan adalah analisa induktif dari data kualitatif yang spesifik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Partai Buruh Hawke-Keating telah mengambil yang signifikan. Dominasi terhadap Partai Buruh di tunjukkan dengan keberhasilan mengarahkan . kepentingan buruh sebagai pendukung setianya. Keberhasilan ini berdampak pada arogansi Hawke yang sedikit banyak justru mengabaikan tuntutan ACTU Dominasi terhadap kelompok bisnis ditandai dengan kuatnya kredibilitas dan akseptabilitas Hawke ketimbang pemimpin mereka sendiri. Namun demikian Hawke-Keating memberikan kesempatan yang sama terhadap aspirasi yang dikemukakan baik kelompok Buruh maupun Bisnis dalam proses Pembuatan kebijakan pemerintah. Untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut Hawke-Keating memakai pendekatan rekonsiliasi dengan mengutamakan strategi konsultasi dan konsensus. Hal ini dilaksanakan melalui kerjasama tri partiet dalam kerangka kerja Accord. Bagaimanapun, fakta menunjukkan bahwa pemerintah yang diwujudkan dalam kebijakan ekonomi lebih memihak kepada kelompok Bisnis dan pada sisi lain mengabaikan kepentingan Buruh. Orientasi liberalis yang dijalankan dengan prinsip pasar bebas Pada akhirnya bermuara pada inkonsistensi pemerintah PB di bawah Hawke-Keating terhadap nilai-nilai dan prinsip tradisional perburuhan. Meskipun demikian pemerintah tetap arogan dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversial dalam rangka Accord karena hal itu diyakini sebagai keputusan yang paling efektif dan rasional untuk pemulihan ekonomi nasional, seperti diamanatkan platform partai. Inkonsistensi kebijakan PB justru dijadikan strategi elektoral. Tidak dapat dipungkiri bahwa inkonsistensi kebijakan yang dijalankan Hawke juga merupakan langkah yang dilematis karena hal itu diperlukan untuk mempertahankan eksistensi pemerintah partai Buruh di bawah Hawke Keating ini. Pada bagian lain, upaya pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus memelihara kerjasama tripartiet maka proses kebijakan yang diagnggap paling tepat adalah proses kebijakan melalui model inkremental yang diwujudkan lewat Accord I – VII. Kata kunci : Kebijakan pemerintah, Inkonsistensi.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: dian praditya
    Date Deposited: 19 Dec 2011 14:50
    Last Modified: 19 Dec 2011 14:50
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/1706

    Actions (login required)

    View Item