PEMBEKUAN MADAGASKAR DALAM KEANGGOTAAN UNI AFRIKA TAHUN 2009

Adhy, Luthfi Prima (2012) PEMBEKUAN MADAGASKAR DALAM KEANGGOTAAN UNI AFRIKA TAHUN 2009. Other thesis, UPN "VETERAN" YOGYAKARTA.

[img]
Preview
PDF
Download (51Kb) | Preview

    Abstract

    Pemebekuan Madagaskar dalam Keanggotaan Uni Afrika tahun 2009 Skripsi ini akan membahas tentang Kekacauan politik yang terjadi di Madagaskar pada tahun 2009 yang pada akhirnya mengakibatkan negara tersebut dibekukan keanggotaannya oleh Uni Afrika. kekacauan politik di Madagaskar merupakan ekskalasi dari perseteruan antara dua pemimpin di negara tersebut yaitu antara Presiden Marc Ravalomanana dengan mantan walikota Antananarivo, Andry Rajoelina. Perseteruan antara keduanya akhirnya mengakibatkan berbagai kerusuhan. Puncak dari berbagai kerusuhan yang terjadi ketika pada tanggal 16 Maret 2009 ketika sekitar 100 tentara pemberontak pendukung Rajoelina menyerbu dan menguasai Istana Kepresidenan dan Bank Sentral di ibukota Antananarivo. Akibat dari pendudukan Istana Kepresidenan dan Bank Sentral tersebut, pada tanggal 17 Maret 2009 Ravalomanana akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada pihak militer. Oleh pihak militer kemudian kekuasaan diserahkan kepada Rajoelina yang pada tanggal 21 Maret 2009 dilantik sebagai presiden Madagaskar yang baru. Uni Afrika menilai naiknya Rajoelina sebagai Presiden Madagaskar sebagai sebuah pergantian pemerintahan yang inkonstitusional, yaitu melalui sebuah kudeta sipil-militer. Akibat pergantian pemerintahan yang inkonstitusional tersebut Uni Afrika memutuskan untuk membekukan keanggotaan Madagaskar. Keputusan Uni Afrika untuk membekukan keanggotaan Madagaskar diambil karena Madagaskar telah melanggar tujuan dan prinsip Uni Afrika yang tertuang dalam Kostitusi Uni Afrika. Selain itu jalannya pemerintahan dalam negeri Madagaskar yang tidak 2 konstitusional juga menjadi pertimbangan Uni Afrika dalam menjatuhkan sanksi pembekuan keanggotaan terhadap Madagaskar. Uni Afrika menilai perubahan pemerintahan yang terjadi secara tidak konstitusional merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang akan memicu kecaman, sanksi atau bahkan dikucilkan oleh dunia Internasional

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Basir Umaryadi
    Date Deposited: 02 Feb 2012 12:04
    Last Modified: 02 Feb 2012 12:04
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/2068

    Actions (login required)

    View Item