KESEPAKATAN GENCATAN SENJATA ANTARA PEMERINTAH YAMAN PADA MASA PEMERINTAHAN ALI ABDULLAH SALEH DENGAN PEMBERONTAK SUKU HOUTHI (2004-2009)

Kusuma, Fenna Tri (2011) KESEPAKATAN GENCATAN SENJATA ANTARA PEMERINTAH YAMAN PADA MASA PEMERINTAHAN ALI ABDULLAH SALEH DENGAN PEMBERONTAK SUKU HOUTHI (2004-2009). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

Full text not available from this repository.

Abstract

RESUME Sejak awal bersatu, Ali Abdullah Saleh dikukuhkan sebagai presiden pertama Yaman Utara dan Selatan hingga sekarang. Penyatuan itu diharapkan mewujudkan sebuah negara yang integral dan sejahtera, namun kini justru terjadi konflik. Kelompok al-Houthi merupakan kelompok pemberontak yang berbasis di Yaman Utara. Pengikut al- Houthi terkenal dengan sebutan Houthis. Penamaan ini dinisbatkan pada pencetusnya, yaitu Husein Badaruddin Houthi. Ia memulai karir politiknya yaitu sebagai salah satu pendiri partai Al-Haq yang pandangannya berdasarkan Islam. Pada tahun 1993 Husein Al-Houthi mengikuti pemilu legislatif dan terpilih menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1996 mulai terjadi friksi dan perpecahan dalam tubuh pemerintah Yaman. Hal itu diakibatkan kembalinya warga Yaman yang bermazhab Wahabi dari Afganistan. Demi mencegah tersebarnya pemikiran ekstrim dan keras tersebut, pemerintah Yaman meminta bantuan Husein Al- Houthi. Pada tahun 1997 Husein Al-Houthi keluar dari Partai Al-Haq dan membentuk Gerakan Al-Syabab Al-Mukmin (Gerakan Pemuda Mukmin). Di masa itu pemerintah masih memberikan bantuan kepada gerakan ini dan memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas melawan pemikiran Wahabi. Namun segalanya berubah total pada tahun 2003, sekitar 650 anggota Gerakan Al-Syabab Al-Mukmin (Gerakan Pemuda Mukmin) ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara akibat menyerukan slogan yang menjelekkan Amerika Serikat dan Israel. Upaya keras Husein Al- Houthi dan teman-temannya untuk membebaskan mereka tidak kunjung berhasil, bahkan mencapai jalan buntu. Sejak saat itu friksi antara Gerakan Al-Syabab Al- Mukmin dengan pemerintah semakin lebar. Pada Juni 2004, pemerintah Yaman akhirnya menawarkan hadiah sebesar 55.000 USD bagi siapa yang berhasil menangkap Husein Al-Houthi. Penangkapan itu sebagai taktik pemerintahan mengendorkan intensitas protes dan pemberontakan yang dipimpinnya. September 2004, Menteri Pertahanan Yaman mengumumkan, bahwa Husein Al-Houthi telah tewas oleh militer Yaman di pegunungan sekitar Saada. Intensitas pertempuran juga mulai berkurang bersamaan dengan pernyataan pemerintah yang mengumumkan gencatan senjata dengan beberapa persyaratan atau kesepakatan yang harus disetujui oleh pihak pemberontak kelompok al-Houthi. Dan satu-satunya solui untuk mengatasi masalah di Yaman tersebut adalah melalui dialog antara semua pihak sesuai dengan konstitusi Yaman. Pemerintahan Yaman telah melakukan berbagai cara, salah satunya adalah melakukan kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok tersebut pada tanggal 12 Februari 2010. Dalam kesepakatan gencatan senjata tersebut pemerintah Yaman mengajukan enam syarat, yaitu: 1. Pertama, penarikan diri dari bangunan milik negara. Pemberontak Houthi menargetkan penghancuran proyek-proyek pembangunan di beberapa kawasan di Saada, antara lain proyek pengadaan air bersih, pertanian, dan proyek gerbong kereta api. 2. Kedua, pembukaan kembali jalan-jalan di utara. Kelompok pemberontak Houthi berbasis di daerah utara Yaman maka kelompok Houthi menutup jalanjalan yang menghubungkan daerah-daerah diwilayah utara Yaman, sehingga pemerintah mengajukan syarat agar jalan-jalan di utara dibuka kembali. 3. Ketiga, pengembalian senjata yang dirampas dari aparat pemerintah. Hampir semua warga Yaman bebas memegang senjata dan hingga kini pemerintah San’a pun belum mencabut larangan memiliki senjata bagi warganya. Oleh karena itu, kelompok pemberontak Houthi tidak terlalu kesulitan untuk pasokan senjata, apalagi kelompok Houthi juga dilaporkan telah memperoleh rampasan senjata dari tentara Yaman dan Arab Saudi. 4. Keempat, pembebasan seluruh tawanan termasuk warga Saudi. Orang-orang suku di kawasan miskin Yaman seringkali melakukan penyanderaan untuk menekan pemerintah agar memberikan bantuan, pekerjaan atau membebaskan orang-orang suku mereka yang ditahan. Lebih dari 200 warga asing diculik di Yaman dalam 15 tahun terakhir. 5. Kelima, pengosongan pos-pos militer di daerah pengunungan. Pemerintah akan menghapus pos-pos militer yang dahulu digunakan untuk memeriksa apakah warga sipil atau pemberontak kelompok Houthi. 6. Keenam adalah penghentian serangan terhadap wilayah Arab Saudi. Kelompok Houthi mengatakan bahwa Arab Saudi telah melancarkan 31 serangan udara di kawasan Jaberi, wilayah Arab Saudi yang memiliki tempat-tempat pemberontak dalam jumlah besar. Arab Saudi dianggap telah bekerjasama dengan pemerintah Yaman untuk melawan kelompok Houthi. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah Yaman menggunakan bentuk kerjasama yaitu dengan langkah gencatan senjata karena tidak ada pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian persoalan perselisihan tersebut. Pada awalnya para pemberontak tersebut hanya menawarkan untuk menerima lima persyaratan saja namun pemerintah Yaman menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Pihak pemerintah mengatakan bahwa para pemberontak juga harus menerima syarat keenam. Pemerintah menetapkan batasan waktu kepada kelompok pemberontak al-Houthi agar segera memenuhi persyaratan untuk melakukan gencatan senjata, menghentikan konflik di kawasan pegunungan utara Yaman yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut. Upaya yang pada akhirnya dapat menyelesaikan konflik tersebut adalah dilakukan dengan cara damai atau melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat konflik. Seperti keputusan yang diambil pemerintah Yaman dalam menyelesaikan konflik dengan meminta kepada mediator dari luar negara Yaman adalah keputusan yang bijaksana dan bersifat netral agar tujuan kesepakatan damai tersebut bisa terjadi. Dalam perundingan damai tersebut agar dapat tercapai kesepakatan, salah satu pihak yang bertikai harus rela mengorbankan kepentingannya demi tercapainya keamanan dan stabilitas suatu negara, serta melindungi rakyat sipil dari ancaman kekerasan perang.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Ilmu Sosial
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Depositing User: Sri Lestari
Date Deposited: 03 Oct 2011 02:45
Last Modified: 25 Apr 2015 04:27
URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/715

Actions (login required)

View Item View Item