PENEGAKKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA (1989-2000)

RR, Sulilastuti (2002) PENEGAKKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA (1989-2000). Masters thesis, UPN " Veteran" Yogyakarta.

[img]
Preview
PDF
Download (8Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana penegakkan kebebasan pers pada masa pemerintahan Orde Baru dan Pasca Orde Baru karena pemerintah yang berkuasa membuat kebijakan yang berbeda terhadap pers nasional yang tercermin melalui regulasi yang terkait dengan pers. Masa Orde Baru pemerintah yang berkuasa melakukan kontrol ketat terhadal pers nasional antara Iain melalui ketentuan Surat Ijin Penerbitan Pers (SIUPP). Ketatnya kontrol terhadap pers ini menyebabkan upaya memperjuangkan kebebasan pers lebih pada upaya bagaimana mengurangi dominasi pemerintah terhadap pers melalui regulasi yang dibuatnya. Ketika pemerintahan Orde Baru tumbang, maka pencabutan regulasi yang selama ini menghambat pers segera dicabut. Namun demikian ternyata pers tidak serta merta bebas untuk menjatanKan peran dan fungsinya. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pers dan wartawan. Berkaitan dengan hal itu pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa perubahan regulasi tidak serta merta menciptakan kebebasan pers. Untuk melihat persoalan di atas, penelitian ini akan memfokuskan kajian utama persoalan penegakkan kebebasan pers dengan melihat pada aspek regulasi, aspek masyarakat dan masyarakat pers. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan periling dari penelitian ini adalah masih adanya distorsi dalam memahami kebebasan pers. Selama im pemahaman mengenai kebebasan pers terbingkai daiam satu setting politik yaitu tergantung pada pemerintah yang berkuasa melalui regulasi tentang pers. Namun ketika regulasi tentang pers sudah diperbaiki dan pemerintah tidak lagi melakukan campur targan pers tetap belum dapat menjalankan peran dan fungsinya karena menghadapi tekanan dalam bentuk lain yaitu dari masyarakat dan pemilik modal. Masyarakat pers sendiri masih mempunyai persepsi bahwa kebebasan pers berarti bebas merilis dan menyajikan informasi apa saja sehingga ketentuan jurnalistik yaitu keharusan memperhatikan akurasi, fairness, melakukan check and recheck serta mentaati rambu-rambu kode etik terabaikan. Masyarakat pers melupakan bahwa kebebasan pers pada intinya melaksanakan amanat dari rakyat. Di sini pers bukan bertindak atas dirinya sendiri tetapi melakukan satu misi yaitu mengemban amanat kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan temuan di atas maka kebebasan pers harus dilihat sebagai bebas dari tekanan (freedom from) pemerintah, masyarakat, pemilik modal serta freedom for (bebas untuk) menyajikan informasi yang kredibel sesuai dengan kaidah jurnalistik yang ada. Tantangan yang dihadapi pers nasional dalam menegakkan kebebasan pers sangat tergantung kepada tiga faktor utama, pertama komitmen pers untuk meningkatkan profesionalismenya dan menegakkan etika pers. Kedua, komitmen politik dan rezim yang memerintah untuk menjamin kebebasan pers. Ketiga, tekad masyarakat untuk mempertahankan kebebasan pers Jangka panjang penelitian ini merekomendasikan agar perlu ada pengkajian ulang dalam melihat kebebasan pers yaitu tidak semata-mata tergantung pada pemerintah yang berkuasa, tetapi juga tekanan dan pemilik modal, masyarakat serta masyarakat pers.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Komunikasi
    Depositing User: dian praditya
    Date Deposited: 20 Dec 2011 13:54
    Last Modified: 20 Dec 2011 13:54
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/838

    Actions (login required)

    View Item