PELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA

Nugraha , Aryanta (2004) PELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN KORUPSI POLITIK DI INDONESIA. Masters thesis, UPN " Veteran" Yogyakarta.

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah merunut pergeseran bentuk dan jenis korupsi politik seiring proses demokratisasi, serta mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan logika pertukarannya/ korupsi politik bisa dibedakan menjadi dua bentuk; korupsi integratif dan korupsi disintegratif. Korupsi integratif adalah korupsi yang menghubungkan pelaku-pelaku korupsi dalam suatu jaringan pertukaran yang berkesinambungan, Korupsi jenis ini terjadi ketika jumlah pemasok korupsi relatif terbatas sementara tingkat taruhan korupsi relatif sedang dan konsisten. Korupsi disintegratif adalah korupsi yang tidak membentuk jaringan pertukaran yang berkesinambungan. Korupsi politik menjadi menyebar, karena meliputi banyak pemasok/ saluran yang terpecah-pecah dan tidak membentuk jaringan. Kedua bentuk korupsi ini bisa bersifat mantap atau tidak mantap, dilihat dari daya ikat kelompok yang terlibat, dan bisa bersifat disruptif atau tidak disruptif terhadap keseluruhan sistem, Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi politik pada masa orde baru bersifat infegratif-mantap. Pada masa orde baru korupsi politik berkembang biak dari jenis korupsi rutin menjadi korupsipatronase dan nepotisme (KKN), seiring dengan kebutuhan rezim untuk memperkokoh kekuasaan dan mendapat jaminan loyalitas. Dengan demikian korupsi menjadi semen perekat bagi aliansi kekuatan politik yang luas dan kompleks sehingga menjadi pilar panting bagi tegaknya arsitektur kekuasaan orde baru. Demokratisasi membubarkan struktur aliansi kekuatan yang menopang tegaknya kekuasaan orde baru. Namun demikian perubahan-perubahan politik itu gagal mendorong proses pelembagaan politik demokratik, manakala proses demokratisasi gagal menjinakkan struktur kekuatan politik lama di sekitar kelompok bisnis dan militer yang memiliki agenda penyelamatan diri di dalam lingkungan politik baru. Ketika kepentingan-kepentingan kelompok bisnis dan kekuatan politik lama terakomodir di dalam rezim demokratik baru. Kelompok-kelompok ini beradaptasi, dan meresap kedalam lembaga-lembaga politik baru sehingga menjadi veto players bagi demokratisasi., Fragmentasi kekuasaan menyebabkan negara kehilangan otonomi, sementara konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial politik didominasi kelompok bisnis dan jaringan kekuatan lama. Kegagalan pelembagaan demokrasi mendapatkan situasi baru bagi perkembangan bentuk korupsi baru indikator kegagalan pelembagaan demokrasi adalah negara kehilangan kapasitas untuk menegakkan fungsi seperti fungsi administrasi, kesejahteraan dan meletakkan landasan daulat hukum. Kegagalan pelembagaan demokrasi mendorong perubahan bentuk korupsi politik menjadi disintegratif dan tidak mantap. Hal ini sangat ironis, karena korupsi jenis ini melibatkan aktor-aktor yang kuat dan bertambah banyak, sementara taruhan yang dilibatkan juga semakin besar, sehingga korupsi ini menimbulkan dampak yang paling disruptif terhadap proses politik. Bukti perubahan bentuk ini nampak jelas dalam praktik k rupsi di parlemen dan korupsi di daerah. Kata-Kata Kunci: Pelembagaan Demokrasi, Kekuatan Struktural, Korupsi Politik

Actions (login required)