HAMBATAN DALAM KEJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN JEPANG DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS: JICWELS DAN BNP2TKI)

Aryo, Rahardityo (2011) HAMBATAN DALAM KEJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN JEPANG DALAM PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS: JICWELS DAN BNP2TKI). Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[img]
Preview
PDF
Download (51Kb) | Preview

    Abstract

    Pada akhir tahun November 2006 lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menandatangani EPA (Economic Partnership Agreement), dan Implementasi penempatan dimulai sejak 19 Mei 2008, yaitu setelah Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat dan Managing Director The Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) Takashi Tsunoda menandatangani nota kesepahaman di Jakarta dan juga amandemen MOU (Memorandum Of Understanding) antara Direktorat Jenderal Binalattas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan The Associations For International Manpower Depelovment of Medium And Small Enterprises Japan (IMM) pada tanggal 6 september 2008. JICWELS merupakan suatu lembaga pemerintahan yang didirikan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jepang. Lembaga ini didirikan di bawah pengawasan Departemen Kesehatan Jepang. Tujuan utama kegiatan JICWELS adalah ikut membantu kelancaran dan ketepatan pelaksanaan program pengiriman tenaga kerja Indonesia. JICWELS telah menjadi penghubung sekaligus pengawas organisasi Pengiriman ( Sending Organization ) di Indonesia dan Organisasi penerima ( accepting Organization ) di jepang. Depnakertrans mengirim 1.000 tenaga perawat dan �� � pengasuh kaum jompo ke Jepang mulai akhir Juli 2008 secara bertahap selama dua tahun. Dari kuota 1.000 orang, Indonesia telah menempatkan sebanyak 208 orang. Walaupun di tahun 2009 penempatan tenaga kerja Indonesia formal sektor jasa kesehatan ke Jepang sempat dihentikan setidaknya sampai Maret 2009 oleh karena beberapa faktor. Banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA), dalam menjalankan tugasnya JICWELS mengalami berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan tersebut ditimbulkan oleh Sending Organisation di Indonesia dan Accepting Organisation di Jepang. Sedangkan permasalahan yang ditimbulkan oleh para calon tenaga kerja Indonesia sangat beragam, seperti adanya kasus calon tenaga kerja Indonesia yang melarikan diri, menderita tekanan mental, sampai bunuh diri. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan permasalahan tersebut adalah faktor perbedaan kebudayaan. Indonesia dan Jepang mempunyai kebudayaan yang berbeda, maka dari itu diperlukan sikap saling mengenal dan mengerti mengerti kebudayaan masing-masing. Namun apabila masalah ini terjadi terus-menerus, tidak mengherankan bila akan terjadi pemutusan hubungan kerja bagi para tenaga kerja tersebut. Dalam pelaksanaan kerjasama tersebut terdapat beberapa kendala yang terjadi. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah calon perawat dan pengasuh lanjut usia dari Indonesia yang akan diterima untuk ikut pelatihan kerja di Jepang pada tahun fiskal �� � 2010 yang dimulai pada bulan april diperkirakan turun 30% dibanding tahun fiskal 2009. Permasalahan ini menunjukkan program pekerja magang ini kurang memberikan jaring pengamanan yang memadai. Dalam program yang lamanya tiga tahun ini, para peserta pada tahun pertama diperlakukan sebagai peserta pelatihan sedangkan pada tahun kedua dan ketiga diperlakukan sesuai dengan perlindungan UU tenaga kerja Jepang. Banyak sekali faktor-faktor yang menghambat kerjasama kedua negara ini agar berlangsung dengan baik, baik dari hambatan internal maupun eksternya, seperti : a. Permasalahan yang ditimbulkan oleh PJTKI yang melakukan pelanggaran terhadap para TKI, seperti melakukan berbagai pungutan biaya registrasi yang harus nya tidak perlu. b. Sistem hukum yang berbeda antara pemerintahan Indonesia dengan Jepang yang mengakibatkan perlindungan terhadap TKI yang bekerja disana baik dari surat kontrak, sistem kerja, bahkan hak-hak yang seharus nya diterima oleh para TKI seperti gaji ataupun fasilitas tidak dapat diakomodir dengan baik dan tuntas. c. Terjadinya wanprestasi atau tidak dipatuhinya suatu perjanjian oleh salah satu pihak baik dari TKI yang bekerja di instansi-instansi kesehatan di jepang, ataupun dari pihak instansi tersebut. �� � d. Kekecewaan para TKI yang merasa bahwa pekerjaan yang sedang mereka jalankan tidak sesuai dengan level kemampuan mereka dalam bekerja. Hal tersebut berujung pada rasa tidak puas dan akhirnya mengundurkan diri. e. Culture shock dimana para TKI tidak dapat menerima perubahan kebudayaan, bahasa sebagai alat komunikasi, maupun cara hidup ( way of living ) masyarakat dan instansi tempat mereka bekerja, bahkan sistem hukum yang berbeda. Negara Jepang adalah negara yang maju, untuk bisa menembus lapangan pekerjaan ke Jepang walaupun bukanlah hal yang mudah namun para tenaga kerja Indonesia tetep tertarik untuk bekerja disana. Hal ini dikarenakan persaingan yang ketat dan persyaratan yang lumayan rumit dibanding negara lain. Pada saat mulai diberlakukannya EPA (Economic Partnersip Agreement) antara kedua negara, diharapkan akan makin mendorong perluasan perdagangaan dan penanaman modal antara kedua negara melalui penghapusan bea masuk, liberalisasi dan fasilitas perdagangan barang dan jasa, peningkatan sumber daya manusia, termasuk penerimaan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang dapat meningkat dan semakin berkembang, serta penguatan daya saing industri Indonesia melalui kerja sama dengan Jepang. Dengan ditandatanganinya EPA diharapkan juga akses Indonesia untuk berbagai produk di pasar Jepang semakin luas, kerjasama perdagangan kedua �� � negara semakin meningkat dan investasi Jepang di Indonesia yang menyerap kurang lebih 200.000 pekerja. Para tenaga kerja magang Indonesia yang bekerja di Jepang mulai Juli 2010 akan mendapat perlindungan undang-undang (UU) ketenagakerjaan Jepang secara penuh selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini sejalan dengan berlakunya UU ketenagakerjaan Jepang yang baru. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Masri Hasyar menjelaskan, sebelumnya tenaga kerja magang Indonesia hanya mendapatkan jaminan perlindungan UU ketenagakerjaan Jepang setelah bekerja di tahun kedua dan Ketiga. Sedangkan tahun pertama hanya mendapat perlindungan dari kesepakatan MoU Indonesia dengan Jepang saja. Lewat pembaharuan dalam bidang Hukun ini mulai Juli 2010 UU Ketenagakerjaan Jepang akan memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara penuh dari tahun pertama hingga tahun ketiga atau disetarakan dengan tenaga kerja secara umum yang bekerja di Jepang. Dengan demikian BNP2TKI bersama Association for International Manpower Development of Medium and Small Enterprises (IMM) selaku asosiasi tenaga kerja Jepang melakukan amandemen kesepakatan pengiriman tenaga megang Indonesia ke Jepang yang sebelumnya telah disepakati. Menakertrans Muhaimin Iskandar menambahkan dengan adanya perlindungan penuh dan berlakunya UU ketenagakerjaan baru Jepang maka tenaga magang Indonesia disetarakan dengan �� � tenaga kerja Indonesia pada umumnya yang bekerja di negeri Matahari Terbit tersebut. Kesetaraan itu mencakup kenaikan gaji, jaminan perlindungan, dan status yang diakui sebagai tenaga kerja. Tercatat selama 17 tahun, Indonesia berhasil mengirim tenaga kerja magang sebanyak 29.587 orang, sampai saat ini yang masih bekerja mencapai 8.915 orang. Walaupun demikian gaji yang diterima para Tenaga kerja Indonesia berstatus magang terbilang masih rendah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya terdapat Tenaga kerja Indonesia yang meninggalkan proses pemagangan, karena gaji yang diterima para Tenaga kerja Indonesia ilegal lebih besar dari pada Tenaga kerja Indonesia yang berstatus magang. Oleh karena itu banyak Tenaga kerja Indonesia yang lebih memilih menjadi Tenaga kerja Indonesia ilegal walaupun mereka tahu bahwa resiko yang ditanggung para Tenaga kerja Indonesia ilegal sangat besar. Selain faktor gaji yang diterima lebih kecil, faktor-faktor lainya seperti banyaknya aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan dalam membuat dokumen-dokumen palsu dan banyaknya Tenaga kerja Indonesia yang kabur setelah masa kontrak kerjanya habis perlu diselesaikan oleh kedua negara agar kerjasama yang telah dilakukan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, kesalahpahaman yang dapat mengganggu berjalannya kerjasama tersebut. Seperti halnya yang telah terjadi pada pada Oktober 2008 sampai Februari 2009 lalu yang dimana kerjasama pengiriman Tenaga kerja Indonesia sempat �� � dihentikan atas permintaan Jepang melalui The Associations For International Manpower Depelovment of Medium And Small Enterprises Japan (IMM) Japan dan disetujui oleh Direktur Bina Penempatan Tenaga kerja Luar negeri KEMNAKERTRANS RI Abdul Malik Harahap selaku pihak dari Indonesia. Hal ini dikarenakan Jepang merasa proses pelatihan atau pemagangan untuk Tenaga kerja Indonesia belum berjalan efektif, Karena masih banyak terdapat Tenaga kerja Indonesia yang tidak menyelesaikan program pemagangan baik pada saat masa kontrak kerja maupun setelah habis kontrak kerjanya, dan status merekapun menjadi Tenaga kerja Indonesia ilegal. Para Tenaga kerja Indonesia banyak yang kabur dari pemagangan sehingga mereka tidak mempelajari bidang pekerjaannya dan juga tidak mempelajari langsung bahasa, kebudayaan, disiplin kerja, dan etika sosial di Jepang sehingga mereka tidak terampil dalam pekerjaannya dan statusnyapun menjadi Tenaga kerja Indonesia Ilegal. hal ini sangat bertentangan dengan regulasi Jepang yang hanya mengizinkan pekerja terampil untuk bekerja di Jepang. Dengan adanya penghentian pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke Jepang yang terjadi pada bulan Oktober 2008 sampai dengan Februari 2009, Negara Indonesia sebagai Negara pengirim Tenaga Kerja dan Negara Jepang sebagai Negara Penerima mengalami kerugian salah satunya bertambahnya pengangguran pada saat itu dan di Negara Jepang terjadi kurangnya tenaga kerja. Akan tetapi hal ini terpaksa � � dilakukan karena masih banyaknya Tenaga kerja yang kabur atau melarikan diri dari pemaganggan. Hal-hal seperti pemberhentian pengiriman Tenaga kerja Indonesia ini tentu saja diharapkan oleh kedua negara tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kedua negara perlu bekerjasama dalam mengatasi masalah-masalah seperti masih banyaknya terdapat tenaga kerja Indonesia ilegal dan juga masih banyaknya perusahaan Jepang yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia ilegal. Dengan adanya komunikasi internasional antara kedua negara, diharapkan kerjasama yang telah terjalin dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya masalah yang dapat mengganggu kerjasama yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut. �

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: 300 Ilmu Sosial
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
    Depositing User: Eny Suparny
    Date Deposited: 03 Oct 2011 10:27
    Last Modified: 03 Oct 2011 10:27
    URI: http://repository.upnyk.ac.id/id/eprint/889

    Actions (login required)

    View Item